Daerah Berkategori 'Rawan' Saat Pemilu 2014 Versi Polri
Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menyebut pihaknya telah memetakan sejumlah wilayah yang berkategori rawan dalam pelaksanaan Pemilu 2014
Penulis:
Adi Suhendi
Editor:
Hasiolan Eko P Gultom
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/20140612_235326_relawan-srikandi-pemuda-pancasila.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/20131227_142506_paparan-kinerja-polri-2013.jpg)
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengalaman dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) menjadi acuan bagi Polri dalam menentukan kategori wilayah rawan konflik sosial pada Pemilu dan Pilpres 2014. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Sutarman menjelaskan daerah-daerah konflik masuk dalam kategori daerah.
"Yang selama ini selalu terjadi konflik saat Pemilukada seperti Maluku, Sulawesi Selatan, ada beberapa kabupaten lain, itu sudah terpetakan kita semua," ungkap Sutarman di auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2014).
Selain dilihat dari pengalaman Pemilukada, kategori wilayah rawan dikatakan Sutarman dilihat dari jumlah penduduk di suatu wilayah, semakin besar jumlah penduduknya maka potensi konflik saat pemilu akan semakin tinggi.
"(Kriteria rawan lainnya) daerah-daerah yang masuk dalam kategori daerah padat penduduk," ucapnya
Selain itu, Polri pun sudah melakukan pemetaan terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masuk dalam kategori aman, rawan, dan sangat rawan.
"Khusus untuk penagaman TPS, itu ada TPS aman, rawan, dan sangat rawan," ungkapnya.
