TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas, mengakui gudang logistik pemilu seperti kotak dan bilik suara, satu hal yang berdampak pada laporan keuangan. Pasalnya, untuk gudang logistik tak ada anggaran.

"(Logistik, red) sering hilang karena tak ada anggaran untuk penyimpanannya. Karena itu KPU membuat alternatif atas kekurangan yang ada, untuk kotak suara diganti dengan bahan habis pakai yang tak dianggap sebagai inventaris," ujar Sigit di KPU, Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Di sejumlah daerah, misalnya, KPU daerah sulit memelihara dan menjaga kotak dan bilik suara. Harian Kompas hari ini di halaman mukanya memuat foto tumpukan kotak suara yang terbengkalai di KPU Kabupaten Kuningan. Tanaman rambat menjalar, hampir menutupi tumpukan kotak suara.

Menurut Sigit, untuk efesiensi anggaran, KPU memilih mengadakan surat dan bilik suara untuk menutupi kekurangan logistik yang ada, berbahan kardus yang dilapisi plastik. Nantinya, kotak dan bilik suara ini hanya sekali pakai dan tidak masuk dalam inventaris negara.

"Ke depan, KPU tak lagi bermasalah dengan keberadaan kotak-kotak suara (dari kardus, red) karena untuk menyewa gudang penyimpanan sangat mahal. Kotak dan bilik suara lama masih bisa dipakai dan rusak akan diganti (kardus, red)," imbuhnya.

Selama ini, KPU harus menjaga dan memelihara kotak dan bilik suara dari alumunium yang masuk dalam inventaris aset negara. Namun, muncul kendala karena harus menyewa gudang penyimpanan, banyak yang sudah rusak dan hilang.