TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kurang lebih sebulan menjelang Pemilu Legislatif 9 April 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan kepada semua pihak agar tidak mengintimidasi siapapun untuk menang dalam Pemilu.

"Saya juga mendengar itu (ada intimidasi). Saya katakan tegas itu tidak dibenarkan,' kata SBY dalam sebuah wawancara yang diunggah di Youtube, Selasa (4/3/2014).

SBY mengatakan, biar rakyat Indonesia menggunakan kebebasan memilih parpol mana yang akan dipilih serta pada saatnya nanti rakyat akan memberikan mandat siapa presiden yang akan dipilihnya.

"Ini adalah kualitas demokrasi kita yang kita harap jangan ada intimidasi dari siapapun. Saya dengar Pak, mereka takut bupati, wali kota, siapapun. Saya harap jajaran pemerintahan patuh terhadap Undang-undang. Hormati Pemilu yang fair, jujur, dan bebas," kata SBY.

Presiden juga meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), dan media massa  untuk bersama-sama mencegah tindakan-tindakan pemaksaan atau intimidasi.

"Masyarakat yang merasa dipaksa atau diintimidasi, sampaikan kepada  pemerintah, kepada Bawaslu. Bisa juga kepada media massa. Kita ingin ada transparansi dan tidak ada penyimpangan apapun," pesan Presiden SBY.

Menanggapi masih adanya berita yang menuding pemerintah berbuat curang dalam pemilu, Presiden SBY menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga independen, yang  tidak lagi di bawah presiden.

Pemerintahan, menurut SBY, terdiri atas beragam partai politik, gubernur, bupati, walikota juga berasal dari partai politik. "Hati-hati kalau menuduh pemerintah curang, jangan-jangan SBY curang, itu menyakitkan. Jangankan bertindak melakukan kecurangan, niat pun tidak ada" kata SBY.