TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur Banten, Rano Karno mengaku sudah memerintahkan agar dana bantuan sosial (Bansos) di provinsi Banten akan disetop penyalurannya hingga pemilihan presiden 9 Juni mendatang.

Kepada wartawan di Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (26/3/2014), Rano mengatakan bahwa menjelang pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres), dana bansos itu rawan disalahgunakan. "Saya setuju untuk ditunda pencairan dana bansos, karena memang terindikasi untuk kepentingan kampanye," katanya.

Penghentian penyaluran dana kampanye itu berawal dari imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, dana bansos selama ini diketahui ringkih rawan disalahgunakan. Menjelang pemilihan umum (pemilu) dana bansos juga bisa digunakan untuk meningkatkan elektabilitas partai dan jajaran sang kepala daerah.

Rano yang merupakan salah satu juru kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan di Provinsi Banten, ada sejumlah hal yang tidak bisa ditunda penyaluran dana bansosnya.

"Tapi ada yang tidak bisa ditunda seperti KONI (Komte Olah raga Nasional Indonesia). Tapi untuk kegiatan populis itu ditunda," tandasnya.