TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menegaskan bahwa pihaknya menjunjung tinggi netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Upaya ini dilakukan untuk menjamin berlangsungnya proses pemilu aman dan damai.

"Kenetralan TNI di pemilu merupakan hal yang dilakukan TNI agar pemilu 2014 dapat berjalan lancar aman dan adil," ujar Moeldoko dalam acara penandatanganan kesepahaman dengan Komisi Pemilihan Umum di KPU, Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Menurut Moeldoko, salah satu peran TNI dalam berbangsa dan bernegara adalah mewujudkan demokrasi. Salah satunya ikut serta dalam pembangunan nasional, bersama dengan komponen bangsa lainnya.

Ia menambahkan, kerjasama dengan KPU dalam melancarkan dan menjamin distribusi logistik pemilu ke daerah tersulit sebagai implementasi dari amanat tugas perbantuan TNI sebagaimana yg digariskan oleh undang-undang.

Dengan keterlibatan TNI, Moeldoko berharap segala kendala dan hambatan dalam pendistribusian logistik dapat diantisipasi. Ia tak memungkiri faktor kunci menjaga kredibilitas TNI dan KPU adalah memperhatikan faktor keamanan distribusi logistik untuk sampai tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

"Kami tak mau dipersalahkan kalau ada logistik yang terlambat. Untuk itu saya minta semua dikalkulasi sebaik-baiknya dengan mempertinmbangkan semua faktor yang bisa menyebabkan logistik itu terlambat. Saya tak ingin masyarakat kecewa atas apa yang kami lakukan," tegasnya.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, menambahkan bahwa fokus kerjasama dengan TNI terutama ingin memastikan pengiriman alat kelengkapan pemilu dari posisi kecamatan ke desa, lalu ke TPS bisa berjalan lancar.

"Jika semua sesuai jadwal yang telah kita tetapkan, dan tidak ada gangguan atau hambatan cuaca, maka kita akan menggunakan alat transportasi umum. Kalau enggak dimungkinkan, di sinilah peran startegis TNI dibutuhkan," terang Husni.

Menurut Husni, alat transportasi milik TNI menjadi andalan dan tidak bisa dipungkiri siapapun. Karena Indonesia terdiri dari gugus pulau yang jumlahnya belasan bahkan puluhan ribu yang sulit diprediksi. "Maka KPU sangat membutuhkan TNI," ujar Husni.