TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota polisi yang dikerahkan melakukan pengamanan di tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah hukum Polda Metro Jaya dipastikan, tidak akan dibekali dengan senjata api namun hanya menggunakan tongkat polisi saja.

Mereka yang diturunkan melakukan pengamanan di TPS adalah polisi yang memiliki ilmu bela diri mumpuni. Walaupun begitu, Polda Metro Jaya menyiapkan tim khusus untuk memback-up anggotanya yang melakukan pengamanan di TPS.
Tim ini diturukan jika ada tindakan anarkis yang terjadi di setiap TPS yang ada.

Hal itu dikatakan Kapolda Metro Jaya Irjen Dwi Priyatno usai menggelar Apel Kesiapan Pergeseran Pasukan Operasi Mantap Brata Jaya 2014 di Lapangan Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (7/4/2014).

"Untuk tindakan anarkistis, sudah ada pasukan lain yang disiapkan. Jadi begini, kekuatan kami sudah dibagi-bagi, termasuk untuk mem-back up anggota yang melakukan pengamanan di TPS. Sehingga, untuk pengamanan TPS, mereka yang sudah dilatih bela diri ini ukup membawa tongkat polisi saja. Untuk tindakan anarkistis, sudah ada pasukan yang disiapkan memback-up mereka," papar Dwi.

Karenanya kata Dwi, senjata api tetap ada pada anggota namun bukan anggota yang melakukan pengamanan di TPS.
Menurutnya penggunaan senjata api oleh anggotanya tergantung tingkatan kondisi yang terjadi di lapangan.

"Untuk pengamanan TPS hanya cukup tongkat polisi saja. Namun kami tetap antisipasi dengan kekuatan tertentu," ujarnya.

Dwi menjelaskan dari hasil pemetaan pihaknya ada 389 TPS di wilayah hukumnya yang masuk dalam kategori rawan satu, terkait geografis dan potensi konflik.

Guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas di sana, jumlah personel yang diterjunkan di lokasi atau TPS rawan  akan lebih banyak.

"TPS di wilayah hukum Polda Metro Jaya ada sekitar 42 ribu. Diklasifikasikan, ada 389 TPS rawan satu yang kaitannya dengan geografis, seperti Kepulauan Seribu dan beberapa yang kita anggap sering terjadi konflik," papar Dwi.

Menurutnya TPS rawan satu akan menjadi perhatian khusus dengan menempatkan personel lebih banyak. "Kekuatannya lebih banyak dan kami taruh di Polsek, sehingga apabila ada kejadian, kami mudah mendorongnya," ujar Dwi.

Ia menjelaskan masalah atau gangguan yang biasa terjadi dalam pemil atau pada pemungutan suara, diantaranya menyangkut kecurangan, protes, membawa senjata tajam, hingga tindakan anarkis.

"Tak menutup kemungkinan ada potensi itu. Namun semuanya akan kami antisipasi," ujar dia. (Budi Malau)