Almisbat Bidik Pemilih Pemula Sukseskan Pemenangan Jokowi-JK
Sebanyak 53 juta pemilih pemula akan ikut mencoblos di Pilpres. Hal itulah yang menjadi garapan serius Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat.
Penulis: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 53 juta pemilih pemula bakal ikut mencoblos pada Pilpres mendatang. Hal itulah salah satu yang menjadi garapan serius Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) guna memastikan kemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di Pilpres 2014 mendatang.
"Almisbat memang memaksimalkan pemilih pemula, massa mengambang, dan golongan putih (golput) untuk memenangkan Jokowi sebagai Presiden RI 2014-2019," ujar Indra P Simatupang, Koordinator Kampanye Almisbat, di Jakarta, Minggu (25/5/2014).
Untuk bisa meyakinkan pemilih pemula, lanjut Indra, Almisbat mengusulkan kepada pasangan Jokowi-JK ke depannya untuk fokus pada dua agenda kesejahteraan rakyat.
Pertama, mengatasi pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Bangun direktorat jendral baru di Kementerian Tenaga Kerja yang mengurusi masalah pengangguran. Direktorat ini yang akan bertugas untuk menciptakan lapangan kerja.
"Karena, adalah hak bagi semua angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan itu merupakan tugas negara yg dijamin dalam konstitusi Republik Indonesia, "memberikan jaminan pekerjaan yang layak terhadap warga negaranya" ujar lulusan program master Monash University dan La Trobe, Australia ini.
Kedua, Indonesia sebagai negara agaris harus berdaulat di bidang pangan.
Sumber kemiskinan menurut data statistik itu ada di wilayah pedesaan, yang khususnya menimpa saudara-saudara kita kaum tani di lahan kering.
"Mereka masuk ke lembah kemiskinan karena tidak memiliki akses terhadap lahan, dan abainya pemerintah dalam mengupayakan peningkatan produktivitas petani lahan kering. Lahan pertanian yang tak memiliki sistem irigasi," jelasnya.
Menurut Indra, apabila jumlah lahan pertanian kering yang luasnya mencapai 5,7 juta hektar ini ditingkatkan produktivitasnya, dari yang sebelumnya hanya mampu menghasilkan 3 -3,5 ton gabah/per hektar menjadi 4-5,5 ton per hektar, maka dapat dipastikan Indonesia tidak perlu lagi mengimpor beras dari vietnam.
Dia menegaskan, program pemberdayaan serta subsidi bagi petani miskin mutlak dilakukan.
"Pemerintahan Jokowi harus mampu menyediakan ketersediaan bibit dan pupuk untuk para petani miskin.
Dengan peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani akan terwujud. Dua program pokok ini menjadi syarat utama yang perlu dilakukan pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Dan kami meyakini Jokowi mendengar dan merasakan jerit penderitaan petani miskin dan para penganggur," terangnya.
Karenanya, Jokowi dalam penyusunan program ke depan, harus tepat sasaran dan efisien. Rakyat jangan dibiarkan menunggu harapannya datang, tapi pemerintah ke depan harus segera mencarikan jalan keluar dari persoalan yang diderita rakyat.
Dalam soal petani lahan kering misalnya, apabila yang akan dilakukan pemerintah ke depan meningkatkan produktivitas lahan kering, maka pemerintah akan hemat waktu untuk swasembada pangan.