TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi TB Hasanuddin meminta Dewan Kehormatan TNI menindaklanjuti pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY
menunjukkan kemarahannya dengan menyebut ada jenderal aktif yang tidak netral menghadapi pemilihan presiden 2014.

"Harusnya dengan sindiran Presiden itu, harus segera ditindaklanjuti oleh Dewan Kehormatan, untuk melakukan penyelidikan dan pemberian sanksi, kalau ada yang terbukti bersalah," kata Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/6/2014).

Menurut Hasanuddin, seharusnya SBY menyatakan hal tersebut sejak lama. Ia pun mendapatkan informasi serupa mengenai hal itu.

"Disebagian para perwira yang mengatakan kira-kira " wah besok-besok kalau nyari presiden mending mereka yang tidak tahu soal angkatan perang. Tetapi juga ada juga sebagian yang mengatakan, "wah mending militer saja, tetapi yang baik pada kita-kita," ungkapnya.

Hasanuddin mengatakan bila hal itu diucapkan oleh prajurit tinggi maka dapat diikuti oleh prajuritnya. Kemudian, kata Hasanuddin, adapula pimpinan TNI yang datang menemui para tokoh-tokoh termasuk calon presiden.

"Nah sesungguhnya itukan bisa dilihat oleh publik oleh pejabat militer tersebut sedang melakukan upaya-upaya secara tertutup agar barang kali ada ajakan-ajakan. Saya katakan untuk jadi Presiden atau Wakil presiden itu hak perorangan dan dijamin oleh UU. Tetapi kalau misalnya sekelas Kepala staf, sekelas Panglima TNI, maka tanggalkan dulu jabatannya dan ajukan pensiun. Baru apakah dia nau nyaleg, mau ikut pilkada. Sah-sah saja," ungkap Politisi PDIP itu.

Hasanuddin menilai apa yang dilakukan SBY sedang menyindir sebagian orang. "Ungkapan Presiden SBY itu merupakan sentilan pada sebagian orang, walaupun sesungguhnya saya pernah hal itu, harusnya dilakukan jauh-jauh hari," katanya.

Ia juga melihat netralitas TNI saat ini lebih baik daripada pemilu 2009. Apalagi kondisi saat ini sudah cukup kondusif.

"Sehingga soal netralitas prajurit TNI saat ini, bukan suatu yg perlu dikawatirkan dan sekarang sistem pengawasan pun sudah cukup hingga kebawah. Misalnya Babinsa sudah tidak melakukan upaya-upaya yang mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan politik," katanya.