TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik mengenai surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) kasus penculikan aktivis 1998 terus bergulir usai mantan Panglima ABRI Wiranto membeberkan mengenai keterlibatan eks Danjen Kopassus Prabowo Subianto dalam kasus penculikan. Ketua DPP Partai Gerindra Pius Lustrilanang menyebut DKP tidak lebih dari sekedar deklarasi keberhasilan Wiranto dan Habibie dalam mendepak Prabowo dari panggung politik saat Orde Baru berakhir.

"Lewat keberhasilannya menipu Habibie bahwa Prabowo mengepung istana, Wiranto berhasil membujuk Habibie untuk mencopot Prabowo dari jabatan Pangkostrad," ujar Pius dikutip dari akun resmi Facebooknya, Selasa(24/6/2014).

Pius mengatakan saat menerima Prabowo pada tanggal 22 Mei 1998, Habibie sudah mengisyaratkan bahwa Prabowo harus keluar dari dinas kemiliteran. Bahkan Habibie menawarkan jabatan duta besar kepada Prabowo sebagai ganti kesediaan Prabowo untuk keluar dari dinas kemiliteran.

Setelah Prabowo digeser dari jabatan Pangkostrad dan dibuang ke Bandung sebagai Dansesko ABRI, kata Pius, Prabowo tetap menjadi ancaman potensiil bagi Wiranto dan Habibie.

"Karier militernya masih panjang. Prabowo sudah menyandang bintang tiga di usia 47 tahun. Tidak ada banyak posisi untuk jenderal bintang tiga. Dan tidak mungkin juga menahan Prabowo pada posisi Dansesko ABRI untuk waktu yang panjang. Sewaktu-waktu dia bisa 'come back' untuk merebut posisi nomor satu di tubuh TNI/ABRI.Oleh karena itu, sebuah keputusan pun dibuat. Prabowo harus keluar dari dinas kemiliteran," kata mantan aktivis 1998 yang juga menjadi korban penculikan Tim Mawar Kopassus ini.

Untuk menjatuhkan Prabowo kemudian kasus penculikan adalah sebuah alasan yang paling tepat karena keterlibatan Tim Mawar yang berada di bawah kendali Prabowo.

“Dia seharusnya tak menjadi satu-satunya orang yang dipersalahkan untuk semua hal,” kata Jaksa Agung Marzuki Darusman kepada Asiaweek.

“Dia sekadar sasaran yang empuk. Tapi itulah yang terjadi," tambahnya.

Dengan dikambing-hitamkannya Prabowo lanjut Pius, tidak seorang pun kemudian akan berusaha mencari tersangka lain, atau menuntut jatuhnya karir perwira lainnya. Tak seorang pun akan balas dendam terhadap orang-orang yang masih hilang. Tak seorang pun memerlukan pengakuan bersalah.

"Sejauh ada cukup kepercayaan bahwa masalah seseorang akan lenyap bila ada pihak lain, baik perorangan maupun kelompok, yang dapat dipersalahkan dan kemudian disingkirkan,"ujarnya.