Pengamanan Berlapis untuk Cegah Kecurangan Perjalanan Rekapitulasi Suara
Jelang pemilihan presiden 9 Juli nanti, Emrus Corner mengadakan diskusi publik soal wacana ketidakpercayaan rekapitulasi suara.
Penulis: Randa Rinaldi
Editor: Rendy Sadikin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang pemilihan presiden 9 Juli nanti, Emrus Corner mengadakan diskusi publik soal wacana ketidakpercayaan rekapitulasi suara. Tujuannya mencegah kecurangan rekapitulasi suara mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke Komisi Pemilihan Umum tingkat pusat.
Beberapa pembicara sengaja dihadirkan untuk membahas masalah ini. Di antaranya Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA selaku Peneliti Senior LIPI, Jeirry Sumampow selaku Koordinator Komite Pemilih Indonesia dan Poempida Hidayahtulloh.
Perjalanan berita acara dan kotak suara yang sangat panjang dan berjenjang membuat Emrus Corner mengusulkan tawaran ke KPU. Tawaran mengenai pengamanan berlapis dilakukan saat laporan tertulis hasil penghitungan suara di TPS difoto dengan alat teknologi informasi.
Foto ini dilakukan oleh PPS dan saksi kedua pasangan capres dan cawapres yang langsung dikirim langsung ke KPU kabupaten dan kota melalui pesan singkat.
Kedua, rangkap laporan tertulis hasil penghitungan suara harus mendapat pengawalan dari aparat pengamanan. Selain itu, permasalahan kotak suara menurut Emrus Sihombing sebaiknya tidak singgah di kelurahan atau kecamatan.
"Pengiriman kotak suara dilakukan secara terpisah dengan laporan tertulis hasil penghitungan suara di TPS," ujarnya di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2014) siang.
Emrus juga menambahkan gembok kotak suara juga harus dilakukan perbaikan. Menurutnya untuk mencegah kecurangan sebaiknya gembok kotak suara sebaiknya ada tiga. Baik yang ada di KPU dan masing-masing pasangan capres dan cawapres dengan password yang berbeda-beda.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.