TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta bersikap tegas terhadap kemungkinaan pemanfaatan aparatur negara. Tentunya pemanfaatan aparat, baik berupa birokrasi pemerintahan maupun aparat keamanan yang mempunyai kepentingan pemenangan pasangan capres dan cawapres tertentu.

Hal itu disampaikan Presidium Seknas Jokowi, Muhammad Yamin dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu (9/7/2014).

"Seknas Jokowi menegaskan perlunya Presiden SBY agar menjalankan agenda transisi kepemimpinan nasional dengan melaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) 2014 secara jujur, adil dan damai," kata Yamin.

Menurut Yamin, jika pemerintah berpihak pada salah satu capres, tentu rakyat akan memberikan raport merah terhadap akhir kepemimpinan SBY.

"Kami bersama segenap kompenen anak bangsa berharap Presien SBY untuk menjaga netralitas pemerintah, serta menjaga suasana kegembiraan politik selama masa tenang pilpres ini," ujarnya.

Yamin menambahkan, Seknas Jokowi berharap pilpres kali ini bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar mendapat mandat sepenuhnya dari rakyat. "Mandat tanpa dinodai kecurangan, manipulasi suara dan keberpihakan aparat keamanan," tegasnya.

Pada bagian lain, dia mengkritisi pengamanan menjelang hari H yang diposisikan Siaga Satu. "Bagi kami siaga satu terlalu berlebihan, mengingat pilpres merupakan proses demokrasi, suatu kegembiraan politik yang tidak perlu disikapi secara berlebihan," katanya.

"Aparat keamanan baik itu Polri maupun TNI tetap harus mengamankan pilpres sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dengan pengamanan Pilpres yang berada di level Siaga Satu, seolah-olah pemerintah mau menunjukan kegentingan politik menjelang Pilpres 2014 yang sebenarnya masih kondusif," ujarnya.

Dia menambahkan, seharusnya tugas Polri maupun TNI difokuskan pada pelanggaran dan kecurangan pilpres. Termasuk, lanjutnya, kemungkinan lain yang akan menyebabkan pilpres berjalan tidak jujur dan adil.