TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Prof Dr Ikrar Nusa Bakti, peneliti senior bidang riset dan politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menuturkan Dewan Etik Asosiasi lembaga survei harus segera memanggil  4 lembaga survei yang memiliki hasil berbeda dengan lembaga survei pada  umumnya.

Pemanggilan katanya sangat perlu untuk mengklarifikasi aspek methodologis survey dan transparansi anggaran.

"Semual hal itu harus diungkapkan secara terbuka ke publik," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/7/2014).

Menurut Ikrar, pemanggilan agar jelas diketahui adanya lembaga survei abal-abal atau tidak kredibel dan itu harus diungkap ke publik.

Ikrar mengatakan sangat aspek methodologi yang dilakukan lemvaga survey itu, mesti jelas berapa jumlah sampel yang diambil dan dari TPS di kota atau provinsi mana saja, sampel itu diambil.

"Lalu nanti dilihat bagaimana sebarannya. Semua ini harus dijelaskan, dan ada pertanggungjawaban akademis," ujarnya.

Dengan begitu, katanya, publik bisa memilah dan memilih mana lembaga survei yang kredibel melalui rekam jejaknya surveynya.

"Beberapa lembaga survey yang bermasalah saat ini, memiliki track record yang buruk dalam manipulasi data. Sehingga wajar, jika nantinyapun publik meragukan hasil hitung cepat mereka," kata Ikrar.

Diluar itu, kata Ikrar, publik perlu terus memantau proses hitung suara secara bertahap sampai di KPU agar berjalan jujur, bertanggungjawab dan bebas intimidasi.

Ia menjelaskan hasil pemilu presiden yang jujur akan menentukan masa depan demokrasi Indonesia. "Apakah kita akan setback atau melangkah ke jalur demokrasi, akan ditentukan atas hal ini," paparnya.

Menurut Ikrar rakyat telah memberikan suaranya secara suka cita dalam Pilpres lalu. "Karenanya suara rakyat wajib dihormati oleh lembaga survey sekalipun," katanya.

Ia menjelaskan perbedaan hasil hitung cepat dari lembaga survei ini mengharuskan rakyat mengawal dan memantau proses perhitungan suara dari tingkat TPS, Kelurahan/desa, kecamatan sampai rekapitulasi nasional.

"Agar suara rakyat jangan dimanipulasi," katanya.

Sampai menunggu hasil perhitungan resmi, Ikar mendesak para elite partai politik supaya rakyat jangan diadu domba.

"Elite politik jangan lakukan pembodohan politik dengan manipulasi data survei maupun suara dalam real count," ujarnya.(bum)