Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Terdapatnya perbedaan rilis hitung cepat Pilpres 2014 yang sangat signifikan menimbulkan keprihatinan dan kecurigaan kalangan akademisi sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

Kecurigaan tersebut yakni adanya lembaga survei yang memalsukan data dalam melakukan hitung cepat tersebut.

Oleh karena itu sejumlah  akademisi lintas ilmu, rumpun, dan perguruan tinggi menyerukan kepada institusi penegak hukum untuk menindak tegas lembaga survei yang telah melakukan kebohongan publik.

"Kepada institusi penegak hukum, khususnya kepolisian republik Indonesia, agar sungguh sungguh menyelidiki kredibilitas, rekam jejak, dan menindak tegas lembaga survei yang diduga memalsukan data," ujar Prof Sulistyowati Irianto di Kampus UI, Salemba, Jakarta, Selasa (15/7/2014).

Akademisi dari Universias Indonesia ini mengatakan pemalsuan data dan pembohongan publik yang dilakukan tersebut akan berdampak serius dan fatal bagi keutuhan masyarakat dan masa depan Indonesia.

"Hal ini akan merusak keutuhan, sehingga polisi harus bertindak sehingga memberikan rasa aman dan percaya kepada masyarakat," ujar Sulistyowati.

Selain itu Sulistyowati meminta pihak berwenang menjamin keamanan warga Indonesia yang berpartisipasi dan menginginkan Pemilu presiden berjalan adil.

"kami juga meminta Polri memberikan perlindungan dan rasa aman kepada warga masyarakat sipil yang berpartisipasi untuk membantu proses dan memantau penghitungan suara," ujar Sulistyowati.

Para akademisi yang ikut serta dalam seruan tersebut berasal dari 77 ilmuan lintas perguruan tinggi seperti, UI, ITB, IPB, UGM, Unpad, UPI, dan STF Driyakarya.