TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guna meminimalisasi potensi kecurangan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan melakukan pengawalan bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Pengawalan bersama itu akan dilakukan di sembilan provinsi yang mendapat perhatian khusus karena dinilai memiliki beragam masalah di tingkat bawah saat rekapitulasi penghitungan suara.

"Daerah-daerah yang menjadi skala prioritas untuk dikawal secara tuntas bersama dengan Komnas HAM adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Itu menjadi prioritas yang patut diperkuat dalam hal pengawasan," ujar anggota Bawaslu, Nasrullah, di Media Centre Bawaslu, Jakarta, Rabu (16/7/2014).

Sementara itu, Ketua Komnas HAM Hafid Abbas, menambahkan koordinasi pihaknya dengan lembaga penyelenggara Pemilu dalam pengawalan rekapitulasi supaya proses demokrasi dapat berlangsung dengan baik.

"Proses demokrasi di Indonesia ini disorot oleh Masyarakat internasional sebagai negara yang berhasil mengelola demokrasi dengan baik. Mudah-mudahan semua dapat memberikan kontribusi baik dalam proses ini," kata Hafid.

Dalam pengawalan rekapitulasi tersebut, Hafid mengatakan Komnas HAM posko pengaduan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Posko tersebut disediakan untuk masyarakat yang menemukan kekecewaan dalam proses rekapitulasi. Sejauh ini, kata Hafid, pihaknya menerima 25 laporan pengaduan setiap harinya.