Tribunnews.com, Jakarta -  Pengamat Politik Kunto Adi Wibowo mengatakan jika pengumuman hasil Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar-benar ditunda seperti permintaan salah satu pasangan capres, maka hal itu akan mengekskalasi teror di tengah masyarakat yang dapat memicu konflik horisontal.

Menurut dia walau dimungkinkan Undang-undang, penundaan sebaiknya dipikirkan lebih matang melihat akibatnya di tengah masyarakat.

"Penundaan ini akan lebih mengeskalasi teror dan ancaman, serta  akan memicu konflik horisontal," ujarnya, Minggu (20/7/2014).

Kunto mengatakan rakyat sudah kebanjiran informasi politik dari pilpres, yang bila hasilnya ditunda maka partisipasi politik rakyat yang telah tumbuh akan sontak layu.

Penundaan hasil pilpres, katanya, akan menyebabkan rakyat makin muak dengan perilaku elit politik yang lebih mengawal kemenangannya sendiri dari pada mengawal proses demokratisasi yang berlangsung via pilpres.

"Apalagi jika skenario tuntutan ke MK dari pihak yang kalah benar-benar dilakukan dan memakan proses panjang. Maka bisa dibayangkan tingkat ketidakpedulian yang dilhasilkan dari proses politik yang dianggap masyarakat sangat berorientasi kepentingan elit ini," ujarnya.

Menurut Kunto, permintaan timses Prabowo-Hatta untuk menunda Pengumuman Rekapitulasi Nasional pada tanggal 22 Juli 2014 akan dimaknai beragam oleh rakyat Indonesia.

Namun tetap saja rakyat akan mempertanyakan apakah benar, mereka beserta pendukung dan relawannya benar-benar menemukan kecurangan yang masif dan sistematis sehingga perlu untuk mengulang rekapitulasi suara di beberapa daerah bahkan pemungutan suara ulang (PSU).

Kata kecurangan yang dalam beberapa hari ini sering disuarakan oleh kubu salah satu capres, dinilai Kunto, menandakan mereka akan membawa hasil Pilpres ke MK dan akan makin berlarut-larut.

"Selain itu istilah kecurangan justru semakin jarang disuarakan oleh timses dan relawan pasangan lawan politiknya sejak tiga hari terakhir ini" katanya.(bum)