TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah polisi dari 21 ribu personel sudah disiagakan di perbatasan DKI Jakarta-Jawa Barat dan DKI Jakarta-Banten. Mereka akan menghadang pergerakan dan mobiliasi massa menuju wilayah ibukota, khususnya yang akan 'beraksi' menuju kantor KPU, Jakarta, pada Selasa (22/7/2014) hari ini.

Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Dwi Priyatno, menegaskan, pihaknya tidak akan menolerir siapapun maupun sekelompok massa yang memasuki area kantor KPU jika tidak mempunyai izin atau undangan pada hari-H penetapan hasil pilpres hari ini.

"Kita jaga di setiap perbatasan. Kalau ada massa yang tidak jelas, akan kita minta balik kanan," tegas Dwi usai sidak kesiapan pasukan di kantor KPU, Jakarta, Senin (21/7/2014) malam.

Mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut mengakui, sudah ada informasi mobilisasi massa dari luar kota yang akan menuju ke dalam Jakarta pada hari-H penetapan hasil Pilpres.

"Informasi itu kan belum tentu kebenarannya, harus diuji dulu ya. Infomasi memang ada saja yang masuk. Tapi, kebenaran dan sumbernya kan? Jangan percaya pada isu-isu lah," imbuhnya.

Sebelumnya, beredar kabar pergerakan massa yang akan membuat kericuhan pada saat KPU menetapkan dan mengumumkan hasil Pilpres pada 22 Juli 2014 hari ini. Aksi tersebut dikabarkan tak terlepas dikaitkan dengan hasil Pilpres.