TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyerukan masyarakat Indonesia untuk kembali kepada makna luhur Idul Fitri.

Perkara pilpres yang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK), sebaiknya diselesaikan secara hukum. Masyarakat tidak perlu ramai-ramai karena memang tidak diperlukan oleh hukum.

"Yang diperlukan adalah bukti dan pembuktian. Tidak memerlukan nafsu politik dan kegaduhan masyarakat. Kembalikan pada makna luhur idul fitri," kata Hasyim Muzadi di Jakarta, Rabu (29/7/2014).

Menurutnya, polarisasi pilpres tempo hari tidak boleh mengoyak silaturrahmi kaum muslimin dan persaudaraan nasional.

"Pilpres untuk bangsa, bukan bangsa harus koyak karena pilpres. Politik harus untuk kepentingan agama, bukan agama untuk kepentingan politik," kata pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Malang dan Depok.

Islam, kata Hasyim, mengajarkan bahwa politik adalah alat yang tujuannya adalah keluhuran nilai agama.

"Kita harus berpolitik agama bukan beragama politik. Politik agama adalah politik yang bernafaskan nilai luhur agama. Sedangkan agama politik adalah politik yang mengorbankan agama asal politiknya nyampai," katanya.

"Jangan sampai kaum muslimin jangan sampai terjebak dalam strategi menghalalkan semua cara yang dikenal zaman belanda dulu sebagai " het doel heileg de middelen," ujarnya.

Dikatakannya, Idul Fitri adalah hari raya kemanusiaan. "Jadi yang hari raya adalah humanity kita. Kita sebagai manusia lah yang meraih kemenangan dalam Idul Fitri ini. Idul Fitri kembali ke ahsani taqwim, yakni wujud makhluk Allah yang terluhur konstruksinya secara lahir batin," paparnya.

Umat Islam, tambahnya, dituntut menyempurnakan hubungannya kepada Allah tanpa melupakan penyempurnaan terhadap eksistensi dan peran sebagai makhluk sosial dengan segala pernik-pernik tata hubungan sosialnya.

"Oleh karenanya silaturahim dan saling memaafkan serta tolong menolong antara si kaya dan si miskin merupakan pilar pokok Idul Fitri.

Namun, katanya, mewujudkan nilai luhur Idul Fitri dalam praktek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tidak mudah. Termasuk oleh para pemimpin masyarakat itu sendiri yang seharusnya memberi teladan.

"Memang problem umat beragama bukanlah pada pemahaman agamanya tapi bagaimana memfaktakan ajaran itu dalam perilaku kemasyarakatan sehari hari," katanya.