TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Senior Golkar Zainal Bintang mengingatkan kepada kader mengenai tugas utama mereka. Zainal mengatakan kader Golkar tidak mesti jadi oposisi dan juga tidak harus ada dalam pemerintahan.

Menurut Zainal, tugas utama kader Golkar adalah mengontrol pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla supaya tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan rakyat.

"Mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi wajib hukumnya.Rakyat memberikan mandat karena mau pemerintah itu bersih, jujur dan amanah dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat," kata Zainal di Jakarta, Jumat (1/8/2014).

Ketua Koordinator Pusat Eksponen Ormas Tri Karya Golkar itu merasa risih melihat munculnya tekanan atau desakan kader parpol pendukung koalisi Jokowi-JK yang mulai memaksakan Ketumnya harus menjadi menteri pada kabinet Jokowi-JK.

"Mereka itu (parpol yang minta kursi di kabinet) masih menganut paradigma lama. Syahwat kekuasaan masih menguasai pikiran mereka. Itu namanya pragmatisme. Sejenis money politik dalam bentuk lain," katanya.

Zainal mengatakan pemerintahan Jokowi adalah momentum membangun semangat perubahan. "Perubahan dari mentalitas gila kuasa yang berbasis pragmatisme, beralih menjadi sikap negarawan yang berbasis pengabdian yang tulus dan profesional," katanya.

Menurut Zainal, saat momentum yang tepat untuk bersih-bersih dalam tubuh elite negara. Alasannya, kata Bintang, mereka itu rayap negara. "Saatnya rakyat bersatu menjadi menjadi Baygon untuk membasmi mereka," tuturnya.

Zainal mengaku, dirinya bersama teman-temannya dari Eksponen Tri Karya akan terus memantau kinerja pemerintahan Jokowi-JK dan tidak segan-segan melakukan teguran manakala ada signal Jokowi tidak taat pada janjinya yang berkomitmen memerintah untuk kepentingan rakyat banyak.

"Saya bersama rakyat pemberi mandat, akan menegur Jokowi, kalau tiba-tiba jadi pragmatis dan kompromistis karena tekanan kekuatan politik kelompok tertentu," ujarnya.