TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan masih membuka pintu bagi partai politik untuk bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ikut dalam koalisi permanen pendukung Prabowo-Hatta tidak tertarik bergabung dalam pemerintahan Jokowi-JK.

Ketua DPP PPP Dimyati mengaku pihaknya ingin mengikuti langkah PDIP berada diluar pemerintahan seperti yang dilakukan saat Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden. Saat pemilu 2014, PDIP kemudian keluar menjadi pemenang.

"PDIP diluar pemerintahan bisa pemenang. Kita mau menang juga," kata Dimyati di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/8/2014).

PPP, kata Dimyati, ingin menjadi partai penyeimbang bila Prabowo-Hatta tidak memenangi gugatan di MK. Wakil Ketua MPR itu mengatakan selama berada didalam pemerintahan, PPP menjadi partai menengah.

"Kalau PPP, kadernya jadi presiden, maka baru bisa jadi partai papan atas. Apa yang dialkukan PDIP, kita lakukan, ternyata ampuh memenangkan pemilu," ujarnya.

Mengenai adanya sejumlah kader yang menyuarakan keinginan agar partai berlambang kabah itu bergabung ke kubu Jokowi-JK, Dimyati mengatakan hal itu bukan suara partai.

"Tapi bisa dibawa ke rapat muktamar. Rapatnya setelah terbentuk pemerintahan baru," ujarnya.