TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim hukum Jokowi-JK mengatakan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) adalah salah satu dalil yang dimohonkan oleh kubu Prabowo-Hatta dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Justru di sejumlah provinsi yang DPKTb-nya dianggap bermasalah, pasangan Prabowo-Hatta malah menang.

Hal itu diungkapkan anggota tim kuasa hukum Joko Widodo-Jusuf Kalla, Taufik Basari, saat diskusi Polemik bertajuk Pilpres Belum Beres di Jakarta, Sabtu (16/8/20014). Taufik mengaku, heran dengan dalil DPKTb yang diajukan oleh pemohon tersebut.

“Misalnya, dua provinsi yan didalilkan itu Jawa Barat dan Sumatera Barat yang dianggap DPKTb-nya bermasalah. Justru di Jawa Barat dan Sumatera Barat yang menang pasangan nomor urut satu,” kata Taufik.

Taufik mengatakan, sampai saat ini tidak diketahui siapakah yang diuntungkan dengan keberadaan DPKTb tersebut. Pasalnya, tidak ada satu pun yang tahu kemana kah suara DPKTb itu diberikan.

Sebagai informasi, setidaknya ada 2,9 juta DPKTb yang dipersoalkan oleh kubu Prabowo-Hatta.

“Jadi ketika pemohon mempermasalahkan DPKT, itu tidak relevan apabila dianggap menguntungkan nomor urut dua,” ujarnya.