Gita Wirjawan: Putusan MK Makin Perkokoh Legitimasi Jokowi-JK
Gita Wirjawan menilai Keputusan Mahkamah Konstitusi justru semakin memperkokoh legitimasi Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK)
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Gusti Sawabi
Tribunnews.com, Jakarta -- Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Gita Wirjawan menilai Keputusan Mahkamah Konstitusi justru semakin memperkokoh legitimasi Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pasca ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Ini modal konstitusionalitas yang luar biasa untuk Jokowi-JK, karena MK sendiri sudah menguji legalitas mandat yang diterimanya dari rakyat. Tentu masih ada ketidakpuasan dari pihak penggugat tapi saya berharap energinya dapat disalurkan untuk hal-hal yang lebih konstruktif," ungkap Mantan Menteri Perdagangan ini kepada Tribunnews.com, Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Karena itu, menurut Gita, pasca keputusan MK semua pihak sebaiknya membantu presiden dan wakil presiden terpilih agar dapat berhasil menunaikan amanatnya demi kesejahteraan rakyat.
Terlebih lagi, jelas Ketua Umum PBSI ini, kesulitan perekonomian sedang melanda banyak negara menyusul pelbagai krisis politik dan konflik-konflik yang dapat menghambat pemulihan perekonomi di masing-masing kawasan.
Untuk itu pula, imbuhnya, sangat disayangkan jika sebagian pihak masih terbelenggu fragmentasi politik pilpres. karena itu malah akan menyulitkan upaya-upaya perbaikan bangsa.
"Siapa lagi korbannya kalau bukan rakyat jelata apalagi cuaca ekonomi dunia diperkirakan tidak terlalu menggembirakan. Demokrasi yang sehat tentu tidak mengandaikan semua pihak harus pro pemerintah, bersikap kritis secara proporsional juga sangat diperlukan. Inilah cara membantu Jokowi-JK", cetus Gita.
Lebih lanjut Gita pun mengapresiasi jerja keras MK dan DKPP yang berhasil menuntaskan pekerjaan berat dan sangat menentukan dalam waktu yang relatif singkat. Keputusan MK menolak semua gugatan kecurangan pilpres dari pihak Prabowo-Hatta sangat berdampak pada kepastian politik namun juga keabsahan penyelenggaraan pilpres beserta hasilnya.