Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menetapkan jumlah kementerian sebanyak 34, yang akan diisi oleh 18 orang profesional non-partai dan 16 orang profesional kalangan partai, kini hal itu justru menjadi perbincangan hangat di kalangan elite politik.

R Adeana selaku Juru Bicara Forum Silaturahmi Nasional (FSAN) mengatakan, keputusan Jokowi memasukkan kalangan profesional non-partai dalam kabinetnya adalah suatu langkah tepat. Pastinya pemerintahan Jokowi-JK akan dihadapkan berbagai macam persoalan bangsa. Apalagi pemerintahan SBY-Boediono meninggalkan banyak pekerjaan rumah.

"Tapi kita yakin, kemenangan Jokowi-JK akan memberikan harapan baru untuk rakyat Indonesia," kata Adeana dalam keterangan persnya, Rabu (17/8/2014).

Ia memberikan masukan untuk pemerintahan Jokowi-JK, untuk membuat kabinet kerja yang pro-rakyat basis Ideologi Trisakti dan landasan pemikiran revolusi mental harus diikuti dengan penempatan calon-calon yang tepat.

"Mereka harus mempunyai Kriteria Ideologis yaitu memiliki prilaku dan pemikiran pola gagasan dari sikap ideologinya. Dan harus memiliki kriteria personal seperti memiliki rekam jejak yang baik, kompeten dan memiliki sukses story," ucapnya.

Oleh sebab itu, pria yang akrab disapa Adeana ini menyarankan agar 18 menteri profesional non-partai bisa diisi oleh kalangan profesional aktivis yang memiliki kredibelitas tinggi dibidangnya. Ia pun tak sungkan membeberkan lima nama aktivis yang memang sudah teruji kinerjanya, karena ke-profesionalitasannya.

"Ada Dr. Rizal Ramli, dia adalah mantan aktivis 78 yang memiliki konsep dan gagasan kuat mengenai pembenahan bulog. Dr. Hannibal Hamdi dia mantan aktivis 80 yang memiliki gagasan konsep pedesaan sehat. Lalu Denny Januari Ali seorang aktivis 80 merupakan salah satu ikon lembaga survei yang kredibilitasnya sudah teruji.  Jumhur Hidayat seorang aktivis 80 yang pernah mencegah human trafficking dan mendata keberadaan TKI di luar negeri. Dan. Yang terakhir adalah Dipo Hamid Dipopramono yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi Publik (KIP)," paparnya.

Meski membeberkan lima nama tersebut, ia tak bermaksud untuk menuntut agar Jokowi memilih mereka. Namun, ia menjelaskan,  dengan sikap profesionalitas dan sudah teruji dari nama-nama tersebut bisa membantu Jokowi-JK dalam pemerintahannya serta memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

"Ya kita harapkan para aktivis yang profesional dan sudah teruji ini bisa memberikan manfaat untuk bangsa," tandasnya.