Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Hanura meminta seluruh pihak tidak memperdebatkan pilihan Presiden Joko Widodo terhadap menteri yang akan bertugas di pemerintahannya. Jokowi akan memilih kader parpol dan profesional untuk duduk di posisi menteri.

"Beliau menginginkan kabinet diisi orang profesional, dan itu bisa berasal dari manapun termasuk dari parpol. Org yang tepat sesuai kompetensi orang tersebut," kata Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Meskipun jumlah yang dibentuk sebanyak 34 kementerian, Saleh mengatakan terpenting kabinet diisi profesionalisme yang dapat menjalankan tugas dari presiden. Mengenai adanya kabar presiden terpilih akan memberikan jatah menteri kepada kader dari partai diluar koalisi Jokowi-JK, Saleh mengaku pihaknya tidak mempermasalahkannya.

"Itu hak presiden, selama beliau punya kompetensi," imbuhnya.

Sebelumnya,  Presiden terpilih Joko Widodo akhirnya menetapkan arsitektur kementerian sebanyak 34 kementerian. Hal itu diungkapkan dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/8/2014).

"Sore hari ini telah kami putuskan jumlah kementerian ada 34. Kementerian koordinator tetap tiga," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, 34 kementerian itu nantinya akan diisi oleh 18 menteri yang belatar belakang dari kalangan profesional, sementara 16 menteri lainnya dari profesional partai.

Jokowi mengatakan, pemerintahan yang nantinya akan dijalankan yakni menganut sistem presidensial, yang keputusannya diambil secara mutlak oleh presiden.

"Guna memastikan pemerintah berjalan dengan efektif sesuai dengan sistem presidensial yang kita anut. Presiden itu sebagai single chief executive, dibantu oleh menteri negara," katanya.