Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Natsir menjamin perguruan tinggi di Indonesia tak akan menjadi 'kelinci percobaan' dalam rencana mendatangkan dosen asing.

Natsir menerangkan, dosen asing yang akan didatangkan bisa dari mana saja, asalkan memenuhi kriteria yang nantinya akan diperketat.

Baca: ‎Pesan Literasi Mendikbud Muhadjir Effendy untuk Anak Indonesia

“Kita nanti akan tentukan kriteria dosen asing yang akan didatangkan ke Indonesia, kalau misal tidak punya success story yang lebih baik tidak usah diterima, saya tidak mau kampus-kampus di Indonesia tidak menjadi kelinci percobaan,” ungkap Natsir di Kompleks Kementerian Ristekdikti, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).

Ia mencontohkan kriteria yang akan ditetapkan untuk merekrut dosen asing seperti pernah memiliki riwayat memimpin salah satu universitas 50 besar dunia, kemudian melihat riset dan inovasi yang pernah dibuat.

“Saya pernah bertanya pada salah satu dosen University of Agder di Norwegia ternyata orang Jerman, dia juga diberi target untuk publikasi dan inovasi. Singapura dan Hong Kong telah melakukan ini dan perguruan tingginya bisa menembus peringkat dunia dan Asia.”

“Hal ini perlu dilakukan untuk menghasilkan kolaborasi yang baik. Karena setelah ditelusuri kenapa perguruan tinggi kita tertinggal jauh di tingkat dunia ternyata kualitas dosen menentukan, kalau hanya homogen akan jalan di tempat saja,” ungkapnya.

Untuk melancarkan rencana itu, Natsir mengatakan perlu ada pembahasan anggaran dan regulasi yang dilakukan bersama Presiden.

Ia menjelaskan Kementerian Ristekdikti akan melakukan pemetaan universitas mana yang sudah siap untuk menerima dosen asing.

Baca: Pernah Viral, Anak Tukang Becak Lulusan Terbaik ITB Kini Jadi Dosen, Terharu Ceritakan Hidupnya

“Targetnya tahun 2020 sudah bisa diumumkan ke publik, nanti kami akan lakukan pemetaan, bisa perguruan tinggi negeri atau swasta tergantung yang siap. Nanti yang menjaring bisa pemerintah atau perguruan tinggi dengab mediasi oleh negara,”katanya.

“Hal seperti ini perlu dilakukan supaya Indonesia mengalami lompatan dan tidak hanya begini-begini saja,” pungkasnya.