TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG -- Paham radikalisme memang mulai subur di sekolah-sekolah, namun Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) menunjukkan bahwa hal itu bisa dihapuskan dengan pendidikan kritis.

Dalam tiga tahun terakhir, pembahasan mengenai intoleransi dan radikalisme agama terbilang cukup gencar di Indonesia.

Hal ini tentu sangat bisa dimaklumi jika menilik hasil penelitian mencengangkan yang dirilis oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terkait radikalisme pada 2018 lalu.

Sebesar 57,03 persen guru di Indonesia di level SD dan SMP ternyata memiliki pandangan intoleran. Bahkan, Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) lebih dulu menawarkan hasil penelitian bahwa 48,9 persen siswa mendukung adanya tindakan radikal.

Baca: Wapres JK Tinjau Pembangunan Huntap Korban Gempa dan Tsunami Palu

Baca: Keraton Solo & Pemkot Solo Tanggapi Usulan Pembentukan Provinsi Surakarta oleh Bupati Karanganyar

Baca: 3 Hal Ini Membuat Siti/Ribka Jadi Ganda Putri yang Beda dan Disebut Pantas Naik Level

Data ini mengindikasikan bagaimana sebuah paham alternatif berusaha menggeser ideologi Pancasila dan pengaruhnya mulai merasuk di setiap lapisan masyarakat. Ironisnya, dia sudah menyasar salah satu sendi strategis bangsa, yakni pendidikan. Tren ini tentu secara gamblang menunjukkan kepada kita bahwa permasalahan radikalisme sudah menjadi masalah bersama, masalah nasional, dan cenderung akut.

Pendidikan bisa menjadi jalan retasan untuk menghadapi potensi permasalahan seperti ini. Sebagai arena menuntut ilmu bagi generasi muda, sekolah memang rawan terjangkit radikalisme, namun sekaligus bisa menjadi titik awal untuk mematikan benih tersebut dan menciptakan mekanisme untuk melindungi generasi dari pengaruh negatif apa pun. Jika sekolah-sekolah mampu menciptakan situasi seperti ini, kiranya tidak ada yang perlu ditakutkan oleh Indonesia.

Muhammad Nur Rizal, pendiri GSM, mengatakan bahwa sekolah sebagai institusi pendidikan bisa menjadi jalan retasan untuk menghadapi masalah ini.

“Sekolah-sekolah perlu menggalakkan cara belajar yang mengakomodasi pikiran kritis. Anak-anak juga perlu diberi ruang untuk belajar memahami keberagaman informasi dan literasi digital, terutama di pendidikan dasar dan keluarga. Pendidikan di sekolah tidak boleh mengukur prestasi anak hanya dari angka atau nilai ujian, melainkan harus merangsang kekritisan berpikir,” kata Nur Rizal dalam keterangan persnya, Selasa (8/10/2019).

GSM sebagai gerakan akar rumput di bidang pendidikan telah dan akan terus mengubah paradigma pendidikan.

Dalam prosesnya, GSM berjuang untuk mengubah nalar standardisasi yang monoton, menjadi nalar personalized yang mampu mengasah daya pikir kritis anak secara lebih baik. Dengan mengasah daya pikir kritis anak, radikalisme tidak akan memiliki lahan untuk tumbuh subur.

“Budaya dan pembelajaran di sekolah perlu diperbanyak dengan memantik pertanyaan dan diskusi agar anak-anak berusaha mencari jawaban dari berbagai referensi. Mempersiapkan generasi yang kritis dan melek digital adalah kunci, agar mereka tidak gampang terpancing paham radikalisme yang memanfaatkan kemajuan teknologi,” tandas Nur Rizal.