Komisi X DPR: Buka Hasil Evaluasi Program Organisasi Penggerak Kemendikbud ke Publik
POP menjadi bahasan serius di masyarakat lantaran membuat sejumlah ormas besar seperti Muhammadiyah, LP Ma'arif NU hingga PGRI mundur
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan evaluasi terhadap Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah langkah yang tepat dan harus diambil saat ini.
POP menjadi bahasan serius di masyarakat lantaran membuat sejumlah ormas besar seperti Muhammadiyah, LP Ma'arif NU hingga PGRI mundur dari program tersebut.
"(Saya mendukung adanya evaluasi) Terutama dalam hal kriteria, perlu dievaluasi lagi poin-poin apa saja yang seharusnya masuk menjadi penilaian. Sebagai contoh, rekam jejak dan perannya selama ini dalam pembangunan pendidikan Indonesia, itu tidak bisa dikesampingkan," ujar Hetifah, kepada wartawan, Senin (27/7/2020).
Baca: Kemendikbud akan Evaluasi Lanjutan Program Organisasi Penggerak
Hetifah mengapresiasi Kemendikbud yang telah menggunakan badan independen seperti SMERU untuk melakukan evaluasi.
Namun, dia menegaskan sebaiknya para peserta mendapatkan transparansi mengenai proses dan hasil seleksi. Sehingga ada feedback untuk perbaikan POP ke depannya.
Baca: Proses Evaluasi Program Organisasi Penggerak Berlangsung Empat Pekan
Data-data tersebut sebaiknya juga dibuka ke masyarakat agar tidak menimbulkan polemik lebih jauh.
"Selama ini organisasi-organisasi ini hanya diberitahu lolos atau tidak, tanpa diberitahu mengapanya, kurangnya dimana, dan sebagainya," kata dia.
Di sisi lain, politikus Partai Golkar tersebut mengatakan POP sebenarnya adalah ide dan terobosan yang sangat baik dari Kemendikbud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
Oleh karenanya, Hetifah meminta jangan sampai program ini dihilangkan atau dihentikan karena polemik berkepanjangan di masyarakat.
"Jangan sampai karena polemik ini programnya jadi dihilangkan. Hanya mungkin beberapa hal perlu disesuaikan, misalnya bagaimana agar mendorong lebih banyak lagi pihak untuk dapat bisa berpartisipasi. Juga, bagaimana porsi alokasi anggaran, mungkin bisa dibuat lebih fleksibel sesuai kriteria-kriteria tertentu, tidak harus sama semua jumlahnya," ungkapnya.
Hetifah juta meminta Kemendikbud mempertimbangkan semangat kerelawanan dalam membangun dunia pendidikan. Sehingga tidak ada motivasi lain dibalik diluncurkannya program tersebut.
"Ada organisasi-organisasi yang memang semangatnya membangun pendidikan di negeri ini. Prinsipnya adalah kerelawanan. Jangan sampai dengan adanya program ini jadi tercampur-campur dengan motivasi-motivasi yang lain," pungkasnya.