Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tanam paksa di antaranya sebagai berikut:

1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur.

2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri.

3. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun.

4. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi (tiga bulan) sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus.

5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat.

6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat/ petani.

Akibat tanam paksa

Penyimpangan dalam sistem tanam paksa ini memberatkan rakyat Indonesia.

Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain: banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri.

Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam.

Penentang sistem tanam paksa

Sistem sewenang-wenang yang diterapkan Belanda di Indonesia ini mendapatkan penentangan.

Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap.