TRIBUNNEWS.COM - Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah satu rangkaian hari bersejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan negara Republik Indonesia.

Serangan Umum 1 Maret 1949 dilakukan secara serentak oleh TNI bersama satuan pemuda dan rakyat terhadap tentara kolonial Belanda dan sekutu.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII menyatakan, Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman merupakan bagian dari Indonesia, melalui Amanat 5 September 1945.

Namun, Belanda terus berupaya untuk kembali menguasai Indonesia dengan terus melakukan serangan.

Dikutip dari laman Pemerintah Provinsi DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X kemudian menawarkan pada Presiden Soekarno untuk memindahkan Ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta.

Baca juga: 1 Maret Ditetapkan Jokowi sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara

Pemindahan Ibukota RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta

Masih dikutip dari laman Pemerintah Provinsi DIY, perpindahan Ibukota akhirnya dilakukan pada 4 Januari 1946.

Pemindahan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi atas aksi teror dan percobaan pembunuhan pejabat negara oleh Sekutu.

Gejolak yang terjadi di Indonesia kemudian mereda dengan ditandatanganinya Perjanjian Linggarjati pada 15 November 1946, di mana Belanda mengakui wilayah kekuasaan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura.

Namun, Belanda mengingkari perjanjian ini dan meluncurkan Agresi Militer I.

Perlawanan terus dilakukan Indonesia hingga Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengirim surat kepada Panglima Sudirman.

Isi surat itu adalah menyarankan agar Panglima Sudirman mengadakan serangan guna merebut kembali Yogyakarta dari tangan Belanda.

Panglima Sudirman menyetujui saran ini dan meminta Sri Sultan untuk berkoordinasi dengan Letnan Kolonel Soeharto.

Sri Sultan dan Letkol Soeharto kemudian sepakat untuk melakukan Serangan Umum 1 Maret 1949 pada pukul 06.00 pagi.

Baca juga: Perkuat Layanan Masyarakat, APJII: Big Data Terkait  dengan Kedaulatan Bangsa

Serangan Umum 1 Maret 1949

Untuk pertama kalinya sejak Kota Yogya jatuh ke tangan Belanda, pasukan TNI berhasil memasuki wilayah kota.

Sebelumnya, Belanda menyerbu melalui udara, tepatnya di lapangan terbang Maguwo (Lanud Adisucipto) pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948.

Agresi Belanda bertepatan setelah Indonesia menumpas pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di daerah Madiun, 18 September 1948.

Dikutip dari Dinas Kebudayaan Yogyakarta, setelah gugurnya para pahlawan Indonesia, tentara kolonial kemudian dapat memasuki kota Yogyakarta dari arah timur (Maguwo) serta menawan beberapa pimpinan Pemerintahan Tertinggi RI.

Kemudian, dibentuklah pemerintah darurat RI yang berkedudukan di Sumatera Barat.

Pasukan serta TNI langsung bergerak keluar kota Yogyakarta.

Mereka memasuki daerah kantong-kantong perlawanan masing-masing sesuai Perintah Siasat No.1/Stop/48 dari Jenderal Soedirman dan rakyat tetap bertekad untuk meneruskan perlawanan rakyat semesta (gerilya).

Satuan TNI masih terpencar di daerah-daerah perbatasan garis demarkasi pendudukan Belanda, untuk menghadapi kemungkinan serbuan tentara kolonial melalui darat dari arah utara dan barat.

Meski jumlah dan kekuatan satuan TNI di sekitar lapangan terbang Maguwo tidak seimbang menghadapi serbuan tentara kolonial, namun pasukan TNI dan rakyat dengan semangat patriotik terus mengadakan perlawanan.

Dampak Keberhasilan Serangan Umum 1 Maret

Adanya Serangan Umum 1 Maret ini membawa pasukan Indonesia untuk menduduki Yogyakarta selama 6 jam.

Perebutan kembali Ibukota Yogyakarta disiarkan ke seluruh dunia melalui siaran radio.

Keberhasilan TNI merebut kembali kota Yogyakarta ini memberikan pengaruh besar.

Negara-negara boneka bentukan Belanda di Indonesia segera mengetahui eksistensi Republik yang sebenarnya, dan mereka berbalik memihak Republik Indonesia.

Posisi Belanda di Indonesia menjadi semakin terpojok, seiring menyebarnya berita kemerdekaan Indonesia dan agresi Belanda ke ranah mancanegara.

Berita tersebut akhirnya sampai di Dewan Keamanan PBB, yang kemudian Indonesia berusaha meyakinkan PBB bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang merdeka.

Peristiwa Serangan Umum 1 Maret merupakan bukti nyata Indonesia adalah negara yang berdaulat dan membuktikan kepada dunia internasional.

Perlawanan Indonesia melawan penjajahan Belanda pada masa revolusi fisik dan agresi milter telah dikabarkan melalui stasiun radio.

Upaya tersebut kemudian semakin mendorong Indonesia untuk terus mendapatkan pengakuan atas kemerdekaan yang diraih pada 17 Agustus 1945, terutama oleh pihak Belanda dan negara sekutu lainnya.

Baca juga: Menlu Jepang Mengutuk Keras Rusia Atas Pelanggaran Kedaulatan Ukraina

Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda

Dari dokumen resmi PBB, ternyata delegasi RI dengan tangkas menggunakan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta sebagai argument penting dalam perundingan-perundingan di Dewan Keamanan.

Pada tanggal 23 Maret 1949 diterima Resolusi Kanada di Dewan Keamanan PBB yang disebut Pedoman Kanada (Canadian Dirctive), dalam rangka membantu Belanda dan RI mencapai persetujuan, dalam hal:

1. Pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta;

2. Penghentian gerakan militer Belanda dan perang gerilya RI;

3. Waktu dan syarat mengadakan konferensi di Den Haag untuk merundingkan penyelesaian akhir masalah Indonesia-Belanda.

Setelah beberapa rangkaian peristiwa terjadi, kemudian diselenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag.

Isi pokok dari konferensi tersebut adalah ditandai dengan penyerahan kedaulatan atas Nederlands-Indie oleh Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 27 Desember 1949.

Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS digantikan menjadi Republik Indonesia.

Puncak rangkain peristiwa ini berakhir pada tahun 1949, dimana Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.

Beberapa catatan mengenai peristiwa tersebut antara lain:

1. Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai momentum kiprah sejarah TNI dalam kancah perjuangan mempertahankan NKRI;

2. Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan bukti pengorbanan rakyat Yogyakarta dan TNI.

Selain itu, peristiwa ini merupakan wujud bersatunya kemanunggalan TNI bersama seluruh rakyat Yogyakarta dalam mengusir penjajah Belanda dari Tanah Air Indonesia;

3. Selama ini TNI melaksanakan perayaan Hari Besar Nasional hanya pada tanggal 5 Oktober 1945.

Sehingga jika disetujui Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai Hari Besar Nasional maka TNI mempunyai beberapa hari yang bersejarah dan diperingati setiap tahunnya.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Artikel lain terkait Serangan Umum 1 Maret