Secara lebih rinci, berikut ini daftar jenis peraturan perundang-undangan, pihak yang berwenang menetapkan atau mengesahkan, dan materi muatan yang diatur:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan oleh MPR yang terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Materi muatan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan bernegara, dan lain sebagainya.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditetapkan oleh MPR. 

Yang dimaksud dengan “Ketetapan MPR” adalah Ketetapan MPR yang sementara dan Ketetapan MPR masih berlaku. 

Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR No. 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementaradan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

3. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 

Rancangan UU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama.

Sementara Perppu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa.

Berikut ini isi materi muatan yang harus diatur dengan UU:

- Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945

- Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU