Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 12 Halaman 185 - 190 Kurikulum Merdeka: Uji Kompetensi

Berikut kunci jawaban mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 12 SMA/MA/SMK/MAK halaman 185, 186, 187, 188, 189 dan 190 Kurikulum Merdeka.

Penulis: Widya Lisfianti
Editor: Sri Juliati
zoom-in Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 12 Halaman 185 - 190 Kurikulum Merdeka: Uji Kompetensi
Buku Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka
Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 12 Halaman 185, 186, 187, 188, 189, 190 Kurikulum Merdeka: Uji Kompetensi Pilihan Ganda dan Esai 

Jawaban: Keinginan mewujudkan pemerintahan yang demokratis dengan mekanisme checks and balances, setara dan seimbang antara cabang-cabang kekuasaan negara, terwujudnya supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin, melindungi, dan terpenuhinya hak asasi manusia, telah tertata dengan cukup baik dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen yang dilakukan sejak 1999-2002.

“Mekanisme checks and balances bertujuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Checks and balances adalah saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau yang biasa kita sebut dengan cabang-cabang kekuasaan negara.

4. Berikan penjelasan tentang tugas dan kewenangan lembaga negara yang bersifat auxilary!

Jawaban: Lembaga negara di Indonesia dibagi menjadi dua macam, yakni constitutional state organ dan state auxiliary organ. Constitutional state organ ialah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. State auxiliary ogan ialah lembaga negara yang kewenangannya diberikan bukan oleh UUD NRI Tahun 1945, tetapi oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa state auxiliary organ walaupun kewenangannya dibentuk oleh peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi terdapat pula kewenangan konstitusionalnya. Contoh lembaga negara auxilari di Indonesia ialah BPK.

• BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
• Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

5. Mengapa Presiden membentuk unit kerja untuk membantu menguatkan ideologi Pancasila?

Jawaban: Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila ditetapkan melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2017. Pembentukan UKP-PIP dilakukan dengan pertimbangan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara secara terencana, sistematis, dan terpadu.

BERITA TERKAIT

Disclaimer:

Artikel ini hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

(Tribunnews.com, Widya)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas