Panitia Sembilan dibentuk pada 22 Juni 1945 dan bertugas untuk menyusun dasar negara Indonesia dengan menggunakan rumusan Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno.

Panitia Sembilan terdiri dari Ir. Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Mr. A. A. Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, K.H. Wahid Hasyim, H. Agus Salim dan Mr. Achmad Soebardjo.

Dari hasil pembentukan Panitia Sembilan, maka lahirlah Piagam Jakarta.

Di mana isi dari Piagam Jakarta adalah lima sila Pancasila.

Kemudian BPUPKI menggelar rapat kedua yaitu pada 10 - 17 Juli 1945.

Pada rapat kedua ini, untuk merumuskan Undang-Undang Dasar negara.

Untuk merumuskan UUD, maka BPUPKI membentuk panitia yaitu terdiri dari Ir. Soekarno (Panitia perancang UUD), Mohammad Hatta (Panitia ekonomi dan keuangan), dan Abi Kusno Cokrosuyoso (Panitia pembelaan negara).

Rumusan UUD 1945 merupakan hasil pengembangan dari Piagam Jakarta.

UUD 1945 ini mencakup struktur pemerintahan, hak-hak dasar warga negara, dan prinsip-prinsip dasar negara.

Setelah sidang kedua BPUPKI selesai, BPUPKI dibubarkan karena tugasnya sudah selesai.

Sebagai gantinya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai dibentuk pada 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya adalah Mohammad Hatta.

Sesuai dengan namanya, PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan, menyusun struktur pemerintahan yang baru, dan mempersiapkan pemilihan untuk pejabat negara.

Proses Menyerahnya Jepang

Namun setelah dibentuknya PPKI, Jepang dijatuhi bom oleh Amerika Serikat.