Foto tersebut memperlihatkan delapan orang anggota atau aktivis Kowani yang menjadi delegasi Indonesia pada Kongres Perempuan Asia-Afrika 1958 di Colombo. Pada foto itu, mereka terlihat mengenakan kebaya, kain batik, atau kain tenun tas, sanggul, dan dandanan yang rapi. Para perempuan ini terlihat percaya diri dengan identitasnya sebagai perempuan Indonesia. Para perempuan ini juga merupakan sebagian kecil dari perempuan Indonesia yang mengeyam pendidikan dan memiliki jaringan yang baik sehingga berkesempatan untuk mewakili Kowani dan Indonesia dalam konferensi yang penting di Asia dan Afrika.

Para perempuan ini termasuk perempuan yang progresif atau berpikiran maju pada zamannya. Kowani memainkan peranan penting dalam pergerakan perempuan di masa ini melalui keterlibatannya sebagai salah satu inisator Kongres Perempuan Asia-Afrika pertama. Di tengah segala keterbatasan dan posisi perempuan saat itu yang masih dipandang sebelah mata, para perempuan ini mendiskusikan masalah-masalah penting dan masih relevan di masa kini, di antaranya masalah kesehatan, pendidikan, wanita dan kewarganegaraan, perbudakaan dan perdagangan wanita dan anak, masalah perburuhan, dan kerjasama erat di antara wanita Asia dan Afrika.

Penting untuk dicermati, dalam situasi Perang Dingin dan perebutan pengaruh di antara Blok Barat dan Blok Timur, posisi perempuan masih dianggap lebih rendah dari laki-laki. Melalui Kongres Perempuan Asia-Afrika, para perempuan ini menunjukkan bahwa perempuan Asia-Afrika memiliki solidaritas tinggi dan memainkan peran penting dalam mendorong berbagai diskusi terkait dengan berbagai masalah terkait perempuan.

2. Pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi perpecahan di antara dwitunggal Sukarno-Hatta karena perbedaan pandangan politik.

Mengapa Hatta tidak sepakat dengan Sukarno mengenai Demokrasi Terpimpin?

Kunci Jawaban:

Hatta adalah tokoh pergerakan nasional Indonesia yang sangat giat memperjuangkan terwujudnya demokrasi rakyat di Indonesia. Bagi Hatta, kemerdekaan Indonesia berarti berakhirnya “daulat tuan” dan dimulainya “daulat rakyat” yang diwujudkan dalam parlemen yang demokratis. Oleh karenanya, Hatta tidak sejalan dengan Demokrasi Terpimpin yang memusatkan kekuasaan di tangan Sukarno. Demokrasi Terpimpin memberikan kesempatan pada Sukarno untuk menjadi penguasa yang otoriter dan bertentangan dengan ide Hatta mengenai demokrasi.

3. Selama periode Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin terjadi banyak pergolakan daerah. Mengapa hal ini terjadi?

Kunci jawaban:

Beberapa konflik atau pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia selama periode Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin berakar dari gejolak yang terjadi di masa sebelumnya, yaitu revolusi fisik. Permasalahan yang tidak terselesaikan turut berkontribusi pada pergolakan daerah di masa Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin, misalnya pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo. Selain itu, pada periode 1950-an, Indonesia sedang berusaha untuk bangkit dan membangun negeri setalah revolusi. Namun, pembangunan itu masih terkonsentrasi pada Pulau Jawa. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari daerah luar Jawa yang sebenarnya ikut menyumbang keuangan negara tapi kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat. Ketimpangan dan ketidakharmonisan hubungan antara pusat dan daerah ini memicu konflik dan pemberontakan daerah, misalnya dalam peristiwa PRRI/Permesta. Selain itu, periode ini juga ditandai oleh polarisasi kekuatan dan ideologi yang membuat situasi politik memanas serta menimbulkan konflik serta pemberontakan.

4. Bahasa Belanda tidak lagi diajarkan di sekolah sejak tahun ajaran 1951 setelah diberlakukannya UU Pendidikan dan Pengajaran tahun 1950. Mengapa hal ini terjadi?

Kunci jawaban:

Setelah berakhirnya revolusi nasional serta pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949, pemerintah Indonesia berusaha menata berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk pendidikan. Pada masa ini pemerintah berusaha menata pendidikan yang bercorak nasional dan berkebudayaan Indonesia serta menghilangkan pengaruh kolonial. Oleh karenanya, dalam UU Pendidikan dan Pengajaran tahun 1950, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar yang digunakan di sekolah dan bahasa Belanda tidak lagi diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia sejak 1951.

5. G30S/PKI merupakan salah peristiwa yang kontrovesial dalam sejarah Indonesia. Bagaimanakah cara kalian menyikapi kontroversi seperti ini?

Kunci jawaban:

Kontroversi G30S/PKI terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dan subyektivitas sejarawan. Dalam menyikapi hal ini, sebaiknya kita harus berpikir kritis dan membandingkan satu versi dengan lainnya, serta mengecek sumber yang digunakan beserta perdapat dari versi yang berbeda. Dengan demikian kita akan dapat memiliki pandangan dan pengetahuan yang lebih luas dan berhati-hati dalam memahami sejarah.

*) Disclaimer: Artikel ini hanya ditujukan kepada orangtua untuk memandu proses belajar anak.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

(Tribunnews.com/ Muhammad Alvian Fakka)