4. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan.

Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya di bidang tertentu, Presiden masih harus mendapat persetujuan DPR. Kondisi seperti itu ditujukan untuk ....

A. Mendapatkan pertimbangan dan arahan dari legislatif

B. Terjadinya check and balance dalam menjalankan kekuasaan

C. Terjadinya kerja sama antara eksekutif dan legislatif

D. Menjadikan terwujudnya kesamaan kedudukan DPR dan Presiden

E. Memperoleh kepercayaan terhadap warga negara dalam menentukan arah kebijakan

5. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Negara.

Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ialah ....

A. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

B. Pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan daerah

C. Bupati/walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur/Presiden

D. Pemerintahan daerah merupakan perwakilan pemerintahan pusat

E. Pelaksana teknis di tingkat daerah untuk menyokong berjalannya pemerintahan