Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 12 SMA Halaman 189 Kurikulum Merdeka: Esai
Simak kunci jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 12 SMA Halaman 189 Kurikulum Merdeka dalam artikel berikut.
Penulis: Gabriella Gunatyas
Editor: Pravitri Retno W
1. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, suprastruktur dan infrastruktur politik diperlukan karena keduanya memiliki peran yang saling mendukung untuk menciptakan kestabilan politik dan kelancaran penyelenggaraan negara. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai pentingnya kedua konsep tersebut:
a. Suprastruktur Politik
Suprastruktur politik merujuk pada berbagai lembaga negara, hukum, ideologi, dan sistem yang lebih tinggi yang membentuk dan mengarahkan kehidupan politik dalam negara.
Ini mencakup lembaga seperti presiden, legislatif, majelis hakim, partai politik, serta sistem ideologi negara seperti Pancasila.
Suprastruktur politik berperan untuk:
Menjaga kestabilan sistem politik: Dengan adanya suprastruktur yang kuat, seperti lembaga negara yang independen dan sistem hukum yang adil, maka negara dapat menjalankan pemerintahan dengan baik.
Penegakan hukum dan kebijakan: Suprastruktur politik berfungsi untuk menyusun kebijakan dan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, mengatur hak dan kewajiban warga negara, serta menjaga keadilan dan ketertiban dalam negara.
Kontrol dan pengawasan: Suprastruktur politik juga berfungsi untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu, seperti dalam hal pengawasan oleh lembaga legislatif terhadap eksekutif.
2. Infrastruktur Politik
Infrastruktur politik mencakup lembaga-lembaga yang lebih mendasar, seperti partai politik, kelompok-kelompok sosial, organisasi masyarakat sipil, serta media massa.
Infrastruktur politik berfungsi untuk:
Menyalurkan aspirasi rakyat: Infrastruktur politik, melalui partai politik dan organisasi masyarakat, bertugas untuk menjembatani kepentingan rakyat dan pemerintah.
Dengan adanya partai politik, rakyat dapat memilih wakil yang sesuai dengan keinginan mereka untuk membuat kebijakan yang mewakili kepentingan masyarakat.
Meningkatkan partisipasi politik: Infrastruktur politik memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, pertemuan publik, maupun forum diskusi. Hal ini penting untuk menjaga demokrasi yang sehat.