Mendorong mobilisasi sosial: Infrastruktur politik juga penting dalam mengorganisir pergerakan sosial dan memastikan adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat.

Keterkaitan Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

Suprastruktur dan infrastruktur politik saling berkaitan erat dan saling mendukung:

Infrastruktur politik memberikan landasan bagi terbentuknya kebijakan yang dikeluarkan oleh suprastruktur.

Suprastruktur politik memberikan kerangka dan aturan yang mengarahkan tindakan yang diambil oleh infrastruktur politik.
   
Secara keseluruhan, keduanya sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara penguasa dan rakyat, serta memastikan  kelangsungan demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tanpa adanya keduanya, pemerintahan bisa mengalami ketimpangan, seperti otoritarianisme atau kekacauan politik.

2. Tujuan pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, kelembagaan pariwisata, dan pemasaran pariwisata nasional dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARNAS) adalah untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha, memperoleh manfaat, serta menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. 

Pengembangan ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempromosikan kekayaan budaya dan alam Indonesia.

3. Mekanisme check and balance di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Hal ini mencakup kontrol saling antara lembaga-lembaga negara atau cabang-cabang kekuasaan, menjaga keseimbangan, menegakkan supremasi hukum dan keadilan, serta melindungi hak asasi manusia. Mekanisme ini diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, yang menetapkan peran dan kewenangan masing-masing lembaga negara.

4. Lembaga negara yang bersifat auxiliary memiliki tugas dan kewenangan yang diberikan bukan langsung oleh UUD NRI Tahun 1945, tetapi melalui peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu contohnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memiliki tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara independen. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk pengawasan lebih lanjut.

5. Presiden membentuk unit kerja untuk membantu menguatkan ideologi Pancasila karena aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan pembinaan ideologi yang terencana, sistematis, dan terpadu. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) didirikan sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2017 untuk memastikan penyelenggara negara terlibat dalam mempromosikan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila secara efektif.

*) Disclaimer:

- Kunci jawaban di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar siswa.

- Siswa diharapkan mengerjakan latihan soal terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban.

(Tribunnews.com/Gabriella)