TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Universitas Indonesia (UI) menjadi tempat berkumpulnya puluhan mahasiswa dan aktivis muda dalam forum “Spill The Research” yang digelar Yayasan Partisipasi Muda (YPM) bekerja sama dengan FISIP UI. 

Adapun YPM adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada pemberdayaan generasi muda Indonesia dalam partisipasi politik dan proses pembuatan kebijakan. Tujuannya adalah memastikan suara anak muda didengar dan diperhitungkan.

Forum ini menjadi wadah bagi generasi muda membahas penyempitan ruang sipil di Indonesia serta mencari cara untuk kembali memperjuangkan kebebasan berekspresi.

Acara terdiri dari tiga sesi interaktif: “Less Blah Blah, More You You”, “Mic & Minds”, dan “Spill Your Thought”, yang membuka kesempatan bagi peserta untuk berbagi pandangan secara terbuka.
 Arief C. Nugraha dari YPM menjelaskan, forum ini diadakan karena banyak anak muda merasa tidak nyaman berbicara soal isu sosial dan politik. 

“Kami ingin membangun jembatan antara pengetahuan, empati, dan keberanian untuk bersuara,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

Baca juga: Cara Cek Hasil Administrasi Beasiswa Pendidikan Indonesia 2025, Lengkap dengan Tahapan Seleksi BPI

Dalam sesi diskusi, peneliti bidang demokrasi dan kebebasan berpendapat dari YPM,  Neildeva Despendya memaparkan pentingnya ruang sipil bagi kaum muda. 

Neildeva mengutip pemikiran Jürgen Habermas bahwa ruang publik seharusnya menjamin kebebasan berpendapat. 

"Ruang sipil yang sehat memungkinkan masyarakat mengekspresikan ide, mengkritik kebijakan, dan berpartisipasi dalam politik,” kata Neil.

Neil kemudian menyoroti data CIVICUS yang menempatkan Indonesia hanya mendapat skor 48 dari 100 dalam indeks kebebasan sipil dunia. 

Ia mengingatkan bahwa penyempitan ruang sipil membuat masyarakat apatis dan anak muda kehilangan ruang untuk berinovasi.

Berikutnya, peneliti muda dari Northwestern University Muhammad Fajar memaparkan riset “Understanding Youth Engagement and Civic Space in Indonesia” yang melibatkan 505 responden berusia 18–25 tahun. 

Hasilnya, 73,9 persen responden merasa takut menyampaikan pendapat di ruang publik, sementara 42 persen menilai pemerintah belum cukup melindungi hak-hak sipil.

Bersama rekannya sesama peneliti, Rahardhika Utama, dijelaskan bahwa hambatan terbesar bagi anak muda bukan hanya ruang, tetapi juga risiko hukum, keamanan digital, dan lemahnya lembaga pelindung sipil.

"Faktor sosial-ekonomi dan pendidikan sangat memengaruhi tingkat keberanian. Kelompok menengah atas cenderung lebih kritis, sementara kelompok bawah lebih berhati-hati,” ujar Fajar.

Fajar juga menyinggung fenomena democratic burnout atau kelelahan kolektif akibat represi dan ketimpangan.