TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia beserta jajaran melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk kepentingan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) di penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Upaya coklit dilakukan mulai 15 Juli-13 Agustus 2020 oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Selama proses coklit itu, Ketua KPU RI, Arief Budiman beserta jajaran komisioner lainnya melakukan peninjauan secara langsung ke daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

Arief Budiman mengatakan upaya memantau langsung kegiatan coklit karena ingin memastikan semua proses berlangsung secara benar serta diketahui masyarakat.

Baca: Meski Pilkada Telah Disepakati 9 Desember, KPU Ungkap Sebenarnya Lebih Siap Digelar Tahun Depan

“Sebagaimana perintah undang-undang KPU melakukan coklit dengan dua cara," kata dia, dalam keterangannya, Senin (27/7/2020).

Dia menjelaskan, upaya pertama yang dilakukan adalah mendatangi langsung dari rumah ke rumah calon pemilih atau door to door. Upaya kedua dilakukan secara online di website lindungihakpilihmu.kpu.go.id.

"Jadi masyarakat kalau mau ngecek tidak perlu datang langsung ke kantor KPU atau ke kantor kelurahan/desa," kata dia.

Upaya memantau di website dilakukan untuk mengetahui dan memastikan masyarakat sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum.

"Nah kalau belum, dia bisa kirim laporan juga secara online,” kata dia.

Selama hari Sabtu dan Minggu kemarin, Arief Budiman, memantau proses coklit di Kota Surabaya.

Pada hari Sabtu, dia mendatangi rumah mantan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Saifullah Yusuf serta mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Berselang sehari kemudian, Arief mendatangi kediaman Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di jalan Jemursari VIII Nomor 124 Surabaya.

Tidak hanya Arief, komisioner KPU RI lainnya juga memonitoring di berbagai wilayah. Ada yang ke wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan sebagainya.

“Ini terus kami lakukan sampai dengan tanggal 13 Agustus nanti,” tambahnya.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah meliputi sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

Sembilan provinsi, yaitu Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Sementara, 37 kota yang menggelar pilkada tersebar di 32 provinsi dari total 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 bertambah sebesar 456.256 pemilih.

Angka 456.256 pemilih itu merupakan data pemilih pemula tambahan.

Penambahan itu mengakibatkan saat ini total DP4 sejumlah 105.852.716 pemilih dari sebelumnya. 105.396.460 pemilih.