Kiprah Ipar Jokowi Setelah Mundur dari Bursa Calon Bupati Gunungkidul: Langsung Copot Poster Politik
Meski mundur dari bursa pencalonan Partai Nasdem, Wahyu menegaskan tetap berada di partai tersebut.
Editor: Dewi Agustina
KIPRAH politik Wahyu Purwanto harus berhenti di tengah jalan. Wahyu yang ancang-ancang maju sebagai Calon Bupati Gunungkidul ini memilih mengikuti arahan Presiden Joko Widodo dan Ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
Sebelumnya, ipar dari Joko Widodo ini dijaring sebagai salah satu bakal calon bupati Gunungkidul dari Partai Nasdem.
"Sesuai arahan, keduanya (Jokowi dan Surya Paloh) mengharapkan perjalanan karier saya diarahkan ke bidang sosial dibanding politik," kata Wahyu.
Wahyu sendiri mengaku sudah berkarir di dunia politik setahun lamanya, melalui Partai Nasdem sebagai Dewan Pakar. Ia sudah mendapat dukungan dari para relawan terkait pencalonan tersebut.
Meski mundur dari bursa pencalonan Partai Nasdem, Wahyu menegaskan tetap berada di partai tersebut.
Ia berencana akan fokus pada kesejahteraan masyarakat di Gunungkidul, lewat bidang sosial.
"Kebetulan saya berkiprah di Gunungkidul sudah cukup lama, jadi prioritas saya di sini. Terkait kiprah di partai, saya masih menunggu instruksi lanjutan," jelasnya.
Saat diwawancara wartawan Tribun Jogja, Alexander Ermando, Rabu (29/7/2020), Wahyu mengungkapkan secara gamblang alasan mundur dari bursa calon bupati dan rencana ke depan membangun Gunungkidul melalui aksi sosialnya.
Berikut petikan wawancaranya:
Seperti apa arahan Presiden Jokowi dan Surya Paloh?
Pak Jokowi dan Surya Paloh meminta saya untuk fokus di kegiatan sosial. Beliau berdua mengarahkan seperti itu. Mungkin keduanya melihat ada potensi saya lebih di situ daripada politik.
Baca: Mengenal Wahyu Purwanto, Ipar Jokowi yang Akan Mencalonkan di Pilkada 2020
Kegiatan sosial seperti apa yang akan dilakukan ke depan?
Konkretnya adalah dengan mendirikan Yayasan Ponco Manggolo. Ini adalah nama tim relawan yang maju untuk Pilkada. Ini yang kami pakai jadi nama yayasannya.
Kami akan mendirikan yayasan tersebut secepatnya, secara legal, lapor ke Kemenkumham. Nanti kalau sudah, baru kegiatan-kegiatan kita identifikasi, prioritasnya apa, baru kemudian kita laksanakan sesuai dengan waktu yang ada.
Kemudian dukungan relawan diarahkan ke mana?