TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebut pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 tidak boleh sampai salah dikelola.

Sebab, nantinya kesalahan pengelolaan bisa berdampak besar terhadap penyebaran virus.

Menurut Arief, setidaknya ada 105 juta pemilih yang akan menjatuhkan pilihannya dalam pesta demokrasi tersebut.

Hal ini yang dikhawatirkan adanya kerumunan baik saat tahapan pemilu maupun saat pencoblosan.

"Pilkada ini harus sehat dan aman karena pada hari yang sama lebih dari 105 juta orang akan bergerak bersama-sama. Jadi ini peristiwa luar biasa yang punya dampak bisa positif dan bisa negatif," kata Arief di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Baca: Banyak Pihak Desak Pilkada 2020 Ditunda, Pimpinan DPR: Harus Dibicarakan dengan Berbagai Pihak

Dia mengharapakan peran aktif seluruh pihak untuk mengamankan pelaksanaan kontestasi lima tahunan tersebut.

Sebaliknya, dia mengharapakan tidak ada kerumunan dalam tahapan proses pilkada.

"Kalau kita mampu mengelola dengan baik maka 105 juta orang ini akan bisa menjadi penggerak yang luar biasa cukup besar untuk melawan penyebaran covid. Tetapi kalau kita salah mengelolanya terjadi kerumunan terjadi arak-arakan maka gerakan 105 juta orang ini akan menjadi tempat atau menjadi epicentrum penyebaran covid 19," jelasnya.

Ia juga mengatakan pelaksanaan Pilkada kali ini juga akan menjadi perhatian dunia. Sebab, kata dia, Indonesia menjadi salah satu negara yang pertama kali menggelar pilkada di tengah pandemi.

"Penyelenggaraan pemilu kita itu banyak menjadi rujukan karena tahun 2020 ini dinilai kok bisa ya Indonesia yang begitu besar pemilihnya bisa menjalankan di tengah pandemi dan ini bisa menjadi pelajaran di berbagai negara dalam kurun waktu 3 bulan ini," ungkapnya.

"Sudah banyak forum-forum internasional yang selalu meminta Indonesia menjadi narasumber menceritakan apa yang dia kerjakan selama proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi," lanjut Arief.

Atas dasar itu, ia meminta kerja sama semua pihak untuk penegakan protokol kesehatan di saat tahapan pilkada hingga tahapan pencoblosan pada 9 Desember 2020 mendatang.

"Dibutuhkan peran bersama dan tidak bisa hanya digantungkan kepada KPU saja maka hari ini saya sangat berterima kasih semua komponen bangsa hadir disini. Ini menjadi catatan sejarah penting apakah kita mampu memberikan jalan keluar menghadapi situasi seperti ini" pungkasnya.