Tribun

Pilkada Serentak 2020

Guru Besar IPDN Khawatir Partisipasi Pemilih Rendah hingga Munculnya Instabilitas Pemda

Dirinya mencontohkan banyak negara yang tetap menyelanggarakan Pemilu di masa pandemi, justru mengalami penurunan partisipasi pemilih.

Penulis: Reza Deni
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Guru Besar IPDN Khawatir Partisipasi Pemilih Rendah hingga Munculnya Instabilitas Pemda
Tribunnews.com/Rina Ayu
Pengamat Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Djohermansyah Djohan mengungkap kekhawatiran dalam hal partisipasi pemilih jelang Pilkada 2020 yang dilaksanakan masih dalam suasana pandemi Covid-19.

"Tantangan partispasi pemilih ada kecenderungan lebih rendah. Kalau tidak salah menargetkan 75 persen (partisipasi pemilih). Saya khawatir sekali target itu tidak akan tercapai, karena kemungkinan besar orang tak akan bersemangat mendatangi bilik suara, karena keselamatan jiwanya mungkin lebih penting," kata Djohan dalam webinar CSIS Indonesia bertajuk Evaluasi 15 Tahun Pelaksanaan Pilkada: Capaian dan Tantangan, Rabu (14/10/2020).

Dirinya mencontohkan banyak negara yang tetap menyelanggarakan Pemilu di masa pandemi, justru mengalami penurunan partisipasi pemilih.

Di antara negara yang dimaksud Djohan yakni Mali dengan persentase 7,5 persen, Iran 42,32 persen, dan Prancis sebesar 44,7 persen.

Hal tersebut, dikatakan Djohan, lantaran adanya kemungkinan Golput akan tinggi jika Pilkada tetap dilaksanakan.

Baca juga: Cerita Mahfud Md Saat SBY Tak Kuasa Menangis Diserang Soal UU Pilkada Tidak Langsung

"Mungkin paham selama ini satu suara berharga, sekarang jadi satu nyawa berharga," katanya.

Karena tingkat partispasi rendah dan potensi Golput meningkat, Djohan menduga kepala daerah hasil Pilkada 2020 akan lemah secara legitimasi.

"Yang diharapkan mestinya punya suara terbanyak sehingga punya dukungan kuat, tapi karena tingkat partisipasi rendah, maka legitimasinya turun, atau di mata masyarakat tidak dipilih oleh banyak orang," kata Djohan.

Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu kemudian menyebutkan implikasi dari legitimasi kepala daerah yang rendah.

Menurutnya, dengan legitimasi yang rendah, kepemimpinan kepala daerah berpotensi tak efektif.

"Saya mengkhawatirkan akan terjadinya instabilitas Pemda, karena orang-orang yang kalah ini tidak akan senang hati, selalu mengganggu. Itulah praktik-praktik kita selama ini. Unsur sportivitas dalam Pilkada kita belum terbangun dengan baik," pungkas Djohan.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas