TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik sekaligus Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyinggung urusan perut ketika mengomentari hasil tingkat apresiasi kinerja Jokowi versi Litbang Kompas.

Hal tersebut dikatakan Hendri saat menjadi narasumber di Program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV pada Selasa (23/10/2018).

Dilansir dari Kompas, apresiasi publik kini ada di angka 65,3 persen.

Angka itu setara dengan hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2015 (tiga bulan pemerintahan Jokowi-Kalla) yang ada di angka 65,1 persen atau saat dua tahun pemerintahan Jokowi-Kalla pada Oktober 2016 yang ada di angka 65,9 persen.

Data Litbang Kompas, apresiasi publik pada April 2017 berada di angka 63,1 persen, lalu naik pada Oktober 2017 di angkat 70,8 persen, kemudian meningkat kembali pada April 2018 di angka 72,2 persen.

Penurunan apresiasi terjadi di bidang hukum dan kesejahteraan sosial.

Penurunan apresiasi muncul bersamaan sejumlah narasi terkait kontestasi pada Pemilu 2019 yang ditujukan ke pemerintah.

Di awal perbincangan, politikus PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono menyatakan, ia menyikapi biasa saja terkait penurunan apresiasi kinerja tersebut.

"Biasa-biasa saja artinya kalau bicara kita puas berarti ada dua aspek yang artinya bisa dirasakan dan tak dirasakan," tuturnya.

Baca: 4 Orang Terkaya Indonesia Setara Harta 100 Juta Warga Miskin, Akbar Faisal Emosi: Jangan Berlebihan

Baca: Cetak Kartu Ujian CPNS Kemenkumham 2018 Dilakukan Mulai Malam Ini, Berikut Situs yang Bisa Diakses

Ia menegaskan, ada bidang yang sebenarnya bisa langsung dirasakan dampaknya dan ada yang tidak langsung.

Sementara itu, di bidang ekonomi dibutuhkan waktu 2 - 3 tahun baru bisa dirasakan fungsinya dan kepuasaan bagi masyarakat.

"Karena pekerjaan itu kan membutuhkan waktu 2 - 3 tahun. Kalau bicara puas, tentu ada yang merasa, ada juga yang tidak," ucapnya.

Baca Selanjutnya: Tingkat Apresiasi Kinerja Jokowi-JK Menurun, Pengamat Politik: Perut Kenyang Biasanya Akan Nyaman