TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kampanye Pilpres 2019 menyisakan 100 hari lagi sebelum waktu pencoblosan 17 April 2019 mendatang.

Cawapres 01 Ma'ruf Amin heran dengan pihak yang memakai ungkapan atau perumpamaan kasar demi tarik kelompok masyarakat lainnya.

Bahkan katanya, mimbar masjid tak luput dijadikan sarana untuk memaki-maki kelompok lain dengan melakukan ujaran kebencian.

Padahal menurut Ma'ruf, sopan santun dan bertutur kata baik adalah sebuah rahmat.

Bila apa yang diungkapkan adalah perkataan kasar, maka bisa dipastikan mereka bukan tertarik melainkan membenci itu.

"Santun itu rahmat. Kalau kamu kasar pasti mereka akan kabur," kata Ma'ruf dalam sambutannya di acara Harlah PPP ke-46, DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019) malam.

Baca: Harlah ke-46 PPP, Maruf Amin Beri Pesan Jaga Keutuhan NKRI

Dia menjelaskan, jangan sesekali memaksakan kehendak pada mereka yang berbeda pendapat.

Sebab, mengajak orang sudah sepatutnya dengan perasaan suka rela, bukan mengintimidasi, mengancam, apalagi meneror.

"Mengajak orang itu dengan suka rela, tidak maksa-maksa. Tidak ada paksa dalam agama," imbuhnya.

Karena menurutnya, saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi masalah keutuhan, pergaulan, kesopan santunan sesama muslim dan bangsa lewat pemaksaan kehendak dengan perumpamaan kasar.

"Ini hal yang memang kita hadapi sekarang, masalah keutuhan bangsa, pergaulan, santun sesama muslim dan sesama bangsa negara," pungkasnya.

Selain itu, Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin juga menyindir kelompok yang enggan mengakui kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kerja pertamanya.

Tanpa menyebut nama, salah satunya ialah pihak-pihak yang menyamakan tingkat kemiskinan dengan ukuran tipis tebalnya sebuah tempe.

"Ada kelompok yang menihilkan (kinerja Jokowi) bahkan tidak ada. Diumpamakan kemiskinan makin banyak, harga makin mahal, sehingga tempe aja sekarang jadi kayak apa? Kartu ATM," sindir Ma'ruf di hadapan ratusan kader PPP.

Dia menyebut, tidak bisa begitu saja menyamakan tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan ukuran sebuah tempe.

Sebab, kata dia, ukuran berhasil atau tidaknya pemerintah mengendalikan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran hanya bisa diukur lewat penilaian lembaga kredibel seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

"Menghilangkan kemiskinan, pengangguran tidak bisa diukur dengan tipis tebelnya tempe. Ukuran berhasil atau tidak itu melalui penilaian oleh lembaga yang kredibel," katanya.