Debat Capres 2019 : Jokowi Jawab Pertanyaan Prabowo dengan Kasus Hoax Operasi Plastik
Prabowo awalnya bertanya mengapa banyak kepala daerah yang mendukungnya justru ditangkapi. Jokowi kemudian menyinggung insiden operasi plastik.
Editor: Aji Bramastra
TRIBUNNEWS.COM - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, sempat mengeluhkan soal diskriminasi hukum di Indonesia, saat bertanya kepada Capres petahana, Joko Widodo (Jokowi), di acara Debat Pertama Capres 2019, Kamis (17/1/2019).
Prabowo kemudian mengambil contoh, diskriminasi hukum yang dialami beberapa pejabat daerah yang merupakan pendukungnya.
"Ada kepala daerah saya di Jawa Timur yang merupakan pendukung saya, kok ditangkap. Saya berharap Pak Jokowi bisa mengingatkan agar penegak hukum tidak berlebihan," tanya Prabowo.
Jokowi pun kemudian menjawab pertanyaan Prabowo itu dengan nada yang sedikit tinggi.
Ia mengingatkan Prabowo, agar tak sembarangan menuduh.
"Pak Prabowo jangan sembarangan menuduh. Ini negara hukum, kalau ada bukti tinggal laporkan saja,"
Jokowi pun kemudian mengingatkan peristiwa yang dialami salah satu pendukung Prabowo, Ratna Sarumpaet, yang tersandung kasus hoax 'operasi plastik'.
"Kalau ada pelanggaran hukum harusnya dilaporkan, bukan bikin konferensi pers, ternyata operasi plastik," jawab Jokowi.
Misi Visi
Debat pertama Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 antara Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dimulai dengan pembacaan visi dan misi, Kamis (17/1/2019).
Dalam kesempatan ini, Jokowi-Ma'ruf Amin menekankan pada penegakan hukum dan hak asasi manusia.
"Saya berkeyakinan, semakin maju, semakin demokratis sebuah negara, maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik," ujar Jokowi saat menyampaikan visi dan misinya.
Menurut Jokowi, akses terhadap pendidikan, akses terhadap lahan, layanan kesehatan, dan hak atas pembangunan harus didukung dengan sistem supremasi hukum yang baik melalui reformasi kelembagaan.
"Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," ujar Jokowi.
Sementara itu, pasangan Prabowo-Sandiaga menekankan pada kesejahteraan ekonomi.
Prabowo memaparkan bahwa penegakan hukum juga bergantung pada kesejahteraan aparat hukumnya.
"Kita harus gaji hakim kita begitu hebat, sehingga dia tidak akan terpengaruh, demikian jaksa, demikian polisi. Untuk itu, kita harus menguasai sumber-seumber ekonomi," ujar Prabowo. (*)
