Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Danjen Kopassus Jenderal (purn) TNI Agum Gumelar menceritakan kisahnya saat masih berpangkat kapten dan bertugas di satuan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada tahun 1974.

Saat itu, Agum mengatakan mendapatkan tugas untuk menangani masalah terkait Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah peristiwa G 30 S PKI.

Ia menceritakan hal tersebut di depan ratusan warga Kompleks Cijantung, Jakarta Timur yang mengatasnamakan dirinya Putra Putri Cijantung di restoran Rumpun Bambu, Jakarta Timur, Selasa (5/2/2019).

Baca: Putra Putri Cijantung Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Maruf Amin

Ratusan warga kompleks Cijantung tersebut berkumpul untuk mendeklarasikan dukungannya kepada paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Di depan panggung, Agum mengatakan ada tiga hal yang harus diketahui soal PKI.

Pertama, PKI selama dulu ada di Indonesia adalah satu-satunya partai yang gunakan dua cara kerja.

Baca: Fadli Zon Dikritik Terkait Bikin Puisi Doa yang Ditukar

"Cara kerja pertama adalah cara kerja legal melalui Komite Sentral PKI, di situlah Aidit sebagai ketua umumnya. Cara kerja kedua adalah strictly illegal melalui biro khusus PKI. Orang baru tahu ada orang namanya Sjam Kamaruzaman setelah PKI dibongkar. Jadi betapa rapihnya pekerjaan mereka," kata Agum di depan hadirin.

Kedua, di samping eksis sebagai partai yang ada di Indonesia, PKI juga bagian dari komunis internasional.

"Kalau komunis internasional yang terikat kepada solidaritas internasional, komite. Kalau komunis internasional tugasnya adalah mengkomuniskan dunia. Maka PKI di Indonesia adalah tugasnya mengkomuniskan Indonesia," kata Agum.

Ketiga, strategi besae PKI adalah apabila satu kekutaan komunis di satu wilayah gerakan PKI di Indonesia kekuatannya masih berada dibawah kekuasaan pemerintah yang sah, maka strategi yang mereka gunakan adalah hidup berdampingan secara damai.

Baca: Akun Bodong Catut Nama Bupati Minsel, Peras Orang untuk Dijadikan ASN

"Ada yang inget nggak waktu dulu G 30 S PKI, seolah PKI adalah ujung tombak pemerintah," kata Agum.

Namun, apabila satu pergerakan komunis di satu wilayah gerakan PKI Indonesia kekuatannya sudah ada di atas pemerintahan yang sah maka strategi mereka adalah merebut kekuasaan itu dengan menghalalkan segala cara.

"Namanya komunis nggak pernah istilah halal. Yang ada adalah pasang surutnya perjuangan," kata Agum.