TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan dirinya sudah tidak lagi memiliki bisnis yang saat ini masih dikelola.

Seluruh bisnis yang dimilikinya, sudah dilepas sejak ia terpilih menjadi menteri. Jika, terbukti masih ada, Luhut mempersilakan siapapun yang menginginkannya untuk diambil alih.

"Kalau masih ada bisnis saya, silakan anda ambil. Kapan lagi kan ambil bisnis saya?" tegas Luhut di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Dia mengakui selama belum menjadi menteri di Kabinet Indonesia Kerja, beberapa bisnis dijalani olehnya, termasuk bisnis pertambangan batu bara.

Baca: Syamsuar Membelot Dukung Jokowi-Kiai Maruf, Apa Kata Tim Prabowo?

Ia melepas bisnisnya, tidak lain karena melihat sosok Joko Widodo yang tidak lagi berbisnis saat terpilih menjadi presiden.

"Saya melihat pak presiden yang tidak lagi berbisnis, memberi contoh yang bagus, saya tidak mau juga. Tidak berani juga," jelas dia.

Perusahaan yang pernah ia kelola sebelum menjadi menteri, saat ini masih terus berjalan dan dikelola oleh pihak lain, termasuk PT Toba Sejahtera holding.

"Sampai sekarang, masih jalan semua kok. Toba Bara itu juga masih jalan terus dipegang sama si Rizal," ungkapnya.

Baca: Tim Jokowi: Teriak-teriak Lahan Dikuasai Orang Kaya, Ternyata Lahan Luas Itu Dikuasai Prabowo

Namun, dia menolak pernyataan Walhi yang mengatakan bahwa terdapat permasalahan yang terjadi antara perusahaannya dengan masyarakat sekitar. Menurutnya, hal itu tidak berdasar.

"Tidak ada itu. Ngaco itu Walhi suruh ketemu sama saya lah," tegas dia.

Dengan adanya One Map Policy, ucap politikus partai Golkar itu, semua orang yang memiliki ratusan ribu hektar lahan, akan terlihat seluruh nama jelasnya.

"Pakai One Map Policy ini, nanti kelihatan itu siapa yang punya lahan besar-besar. Mereka yang selama ini banyak omong di luar dan tidak lakukan bisnis, tapi bisa beli rumah besar di Jakarta. Semuanya ketahuan. Ini tinggal masalah waktu saja," ungkapnya.

"Saya juga tidak bisa bohong. Kalau anda mau jadi pejabat publik, harus bersih," tukasnya.

Mengenai disebutnya lahan-lahan yang dimiliki oleh pejabat publik, bagi Luhut, bukanlah hal yang aneh.

Sebaliknya, ia menilai, selama hal itu harus diketahui publik, bukan berarti itu menyerang pribadi. Ia pun menyanggupi akan membuka kekayaannya kepada siapapun yang menginginkan informasi tersebut.

"Kenapa harus pribadi? Kalau mau jadi pejabat publik, ya harus terbuka punya apa saja? Saya juga boleh, kalau mau tahu kekayaan saya," jelasnya.

Diketahui, lahan milik capres nomor urut 02, Prabowo Subianto sedang ramai diperbincangkan. Pasalnya, pada debat capres Minggu (17/2), calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) 'menyerang' Prabowo yang memiliki lahan sangat luas.

Dikatakan Jokowi, Prabowo menguasai lahan di Provinsi Kalimantan Timur hingga 220.000 hektare dan di Kabupaten Aceh Tengah, Daerah Istimewa Aceh seluas 120.000 hektare.

Prabowo pun mengakui soal kepemilikan lahan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa status kepemilikan itu adalah hak guna usaha atau HGU sehingga mempersilakan jika negara ingin mengambilalihnya daripada dikuasai asing.

Belakangan diketahui Prabowo bersama Luhut Binsar Panjaitan pernah mengolah sebagian lahan tersebut secara bersama. "Ya ya. Kan dia teman saya," ujar Luhut di sela kunjungan ke Bandung, Jawa Barat

Ceritakan Kejadian Debat

Dalam sesi Afternoon Tea dengan Luhut di kantornya, mantan Menko Polhukam itu juga menjabarkan apa yang terjadi saat gelaran Debat kedua Pilpres di Hotel Sultan Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dirinya yang terlihat dalam video saat keributan terjadi, melakukan klarifikasi. Jelas Luhut, diriinya hanya bertanya kepada Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean yang berdiri di atas tangga podium.

"Saya cuma tanya ke Ferdinand. Kenapa ribut-ribut Fer? Di situ saya minta untuk tidak ribut, terus ya sudah begitu saja. Tidak ada lain-lain," tuturnya.

Luhut juga membenarkan saat itu Ferdinand mencium tangannya usai keributan terjadi.

Baginya, hal itu biasa saja sebagai orang yang lebih tua dan tidak perlu dibesar-besarkan.

"Ya biasa saja. Saya kan orang tua buat dia," ucapnya.

Pun begitu dengan hubungan antara Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Hari ini, katanya, kedua pemimpin tersebut tetap berhubungan baik dan tidak ada konflik yang berarti. Malah, keduanya sempat terlihat tertawa bersama.

"Dua-duanya tadi ketawa kok. Hubungannya tetap baik-baik saja, tidak ada masalah," tukas dia.

Terakhir, dia meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyebarkan berita bohong, terutama kepada pemimpin. Jika ada kekurangan, pemerintah membuka diri untuk dikritik.

Tetapi dengan data yang benar, bukan sebaliknya. "Kasihan nanti anak-anak muda kita, tidak diberikan pembelajaran yang bagus," imbuh dia.

Terpisah, Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari angkat bicara mengenai tudingan Waketum Gerindra, Edhy Prabowo bahwa keuntungan pengelolaan tanah negara (HGU) oleh Prabowo Subianto digunakan untuk kampanye Jokowi pada Pilkada DKI 2012 lalu.

Menurut Eva biaya kampanye Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama Purnama (Ahok) itu justru habis untuk biaya iklan Prabowo.

"Soal biaya kampanye pilkada 2012 kan kesepakatan lagian kan habis untuk biaya iklan tentang pak Prabowo sendiri jaman itu," katanya.

Menurutnya isi iklan kampanye Jokowi-Ahok, juga terdapat Prabowo. Jadi menurutnya Prabowo juga mendapatkan keuntungan dari dana yang dikeluarkannya itu.

"Jadi penerima manfaat terbesar pak Prabowo Subianto," katanya.

Apapun alasanya menurut Eva, tidak bisa dibantah bahwa Prabowo memegang HGU yang sangat luas di Indonesia.

Ironisnya kepemilikan HGU yang menyebabkan pengelolaan tanah negara tidak adil tersebut dipakai amunisi oleh Prabowo untuk menyerang Jokowi.

"Jadi pak Prabowo Subianto enggak legitimate menyoal karena dia bagian dari persoalan. Jadi bagusnya malah mendukung kebijakan land reform pak Jokowi, bukan malah lempar batu sembunyi tangan padahal batu yang lain masih di tangan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal pemanfaatan tanah negara oleh Prabowo sangatlah objektif. Jusuf Kalla hanya menyampaikan apa yang menurutnya benar.

"Pak JK itu kan bukan bela siapa-siapa, menyampaikan apa adanya. Pak JK kan dari dulu orang baik, apa yang dia tahu ya ngomong aja. Pak JK negarawan orangnya, apa yang dianggap bener dia ngomong saja bukan bela siapa-siapa," ujar Zulkifli.

Zulkifli mengatakan asal usul pemanfaatan lahan di Kalimantan dan Aceh oleh Prabowo tersebut sudah sesuai dengan mekanisme. Hal itu telah dijelaskan Jusuf Kalla secara rinci.

"Pak JK kan mengatakan itu (lahan) saya yang ngasih. bener apa yang disampaikan, ya sudah itu aja," katanya.

Bila HGU Prabowo tersebut dipermasalahkan, sebaiknya menurut Zulkifli pemerintah berani membuka pengusaha-pengusaha lainnya yang mendapatkan konsesi lahan.

"Kan banyak yang lebih banyak dari itu. kenapa tidak dipertanyakan oleh yang lain-lain," katanya.

Prabowo menurut Zulkifli sudah mempersilahkan bila lahan yang ia manfaatkan akan diambil negara. Asalkan menurutnya lahan tersebut jangan sampai jatuh ke tangan asing. 

Selama ini, lahan tersebut telah memberikan kontribusi besar kepada masyarakat sekitar.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku ia lah yang memberikan izin kelola lahan negara atau Hak Guna Usaha (HGU) kepada Prabowo Subianto di Kalimantan Timur pada 2004.

"Bahwa Pak Prabowo menguasai tapi sesuai Undang-undang, sesuai aturan, apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu (memutuskan lahan itu dikelola oleh Prabowo)," ujar Jusuf Kalla (JK).

JK mengatakan, pada 2004 saat pemerintahan SBY, lahan itu berada di bawah pengawasan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) karena tersandung kredit macet, yang kemudian diambil alih oleh Bank Mandiri.

Dalam pengalihkan penjualan HGU itu, JK berpesan kepada Direktur Utama Bank Mandiri kala itu Agus Martowardojo, untuk memberikan izin penggunaan lahan hanya bagi orang pribumi saja.

"Datang Pak Prabowo sama saya (JK) bahwa dia mau beli. Saya tanya 'you beli tapi cash, tidak boleh utang'. 'siap' (jawab Prabowo). Kemudian saya minta Agus Marto (Gubernur Bank Mandiri saat itu) untuk diberikan kepada pribumi, supaya jangan jatuh ke luar negeri ke orang Singapura," kata JK.

JK mengatakan, akhirnya Prabowo membeli secara tunai HGU tersebut sebesar 150 Juta Dollar AS.

"Dia (Prabowo) belilah itu (HGU). Jadi itu kredit macet itu. Singapura mau beli waktu itu, daripada orang lain yang ngambil. tapi itu sesuai aturan yang ada, bayar cash di Mandiri," kata JK. (Tribun Network/amryono prakoso/taufik ismail)