TRIBUNNEWS.COM, BLANGPIDEI - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait sindiran Cawapres Sandiaga Uno kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena tidak mengambil cuti kampanye.

Menurut Hasto, Jokowi pasti akan mengambil cuti kampanye jika tidak melaksanakan tugas negara.

"Cuti akan dilakukan, tetapi tanggung jawab pada bangsa dan negara harus dilakukan," kata Hasto di sela Safari Kebangsaan X menyusuri Propinsi Aceh, di Blangpidie, Aceh Barat Daya, Kamis (7/3/2019).

Sekjen PDI Perjuangan ini menjelaskan, ketika kekuasaan diserahkan dari Susilo Bambang Yudhoyono kepada Jokowi, maka mantan gubernur DKI Jakarta itu telah mengucapkan sumpah.

Begitu sumpah presiden diucapkan, maka pada saat itu secara resmi Pak Jokowi menjadi kepala negara dan sekaligus kepala pemerintah.

Baca: Banjir Terjadi Setiap Tahun, Sibat Sewu Solo Waspadai Bencana Susulan

"Jadi kekuasaan itu tidak boleh lowong," jelas Hasto.

Ia pun mengingatkan jabatan presiden itu melekat pada Jokowi. Jokowi, lanjut Hasto, harus menjalankan amanah rakyat untuk bekerja demi bangsa dan negara.

"Jadi cuti akan tetap dilakukan sesuai dengan peraturan KPU, tetapi jabatan sebagai presiden itu tidak bisa terlepas karena cuti, tidak bisa dialihkan karena cuti. Meskipun beliau cuti kampanye, jabatan presiden tetap melekat dalam diri Bapak Presiden Jokowi," papar Hasto.

Saat ditanya apakah nantinya masa kampanye terbuka Jokowi akan mengambil cuti, Hasto membenarkannya.

Menurut Hasto, Jokowi akan berkoordinasi dengan KPU RI untuk mengatur soal cuti kampanye.

"Ya akan ada beberapa skala prioritas. Katakanlah misalnya Pak Jokowi sedang cuti sekalipun, ketika kepentingan bangsa dan negara memanggil, beliau tetap akan bekerja," tandas Hasto.

Dikabarkan sebelumnya, Sandiaga Uno menyindir cuti kampanye yang tak digunakan capres petahana Joko Widodo.

Sandi mengaku sangat nyaman saat berkampanye tanpa difasilitasi uang negara. Ia pun telah memilih mundur dari jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta, sekalipun punya kesempatan untuk cuti.

“Saya tegas mundur, walaupun diperbolehkan saya cuti. Karena saya nanti bisa memakai fasilitas negara, fasilitas uang Pemprov DKI (kalau tidak mundur),” terang Sandiaga.