Video Agum Soal Pemecatan Prabowo, Peneliti LIPI: Sejauh Bukan Hoaks, Tak Ada Yang Salah
Viral video Agum Gumelar yang membeberkan pemecatan Prabowo Subianto dari militer.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
![Video Agum Soal Pemecatan Prabowo, Peneliti LIPI: Sejauh Bukan Hoaks, Tak Ada Yang Salah](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/prabowo-subianto-di-cianjur.jpg)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego menilai tidak ada yang salah dalam kesaksian Agum Gumelar mengenai sidang pemecatan Prabowo Subianto dari kemiliteran.
Viral video Agum Gumelar yang membeberkan pemecatan Prabowo Subianto dari militer.
"Sejauh bukan hoaks, gak ada yang salah," ujar Indria Samego yang juga anggota Dewan Pakar The Habibie Center ini kepada Tribunnews.com, Selasa (12/3/2019).
Kesaksian Agum Gumelar, menurut Indria Samego, sah-sah saja di tahun politik, jelang Pilpres 2019.
Ya, imbuh dia, di masa Pilpres, dinamika dukungan terlihat dalam segala macam cara, baik itu untuk membela teman atau menghabisi lawan.
"Di masa perebutan pengaruh sekarang, segala macam cara ditempuh untuk membela teman atau menghabisi lawan," jelas Indri Samego.
Viral video Agum Gumelar yang membeberkan pemecatan Prabowo Subianto dari militer. Seperti yang diunggah oleh akun penggiat sosial media, Ulin Ni'am Yusron di Facebook, Minggu (10/3/2019).
Dalam video berdurasi 9 menit itu, memperlihatkan Agum Gumelar yang memakai baju putih tampak menceritakan kisahnya yang menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di tahun 1998.
Baca: Siti Aisyah Bebas Karena Upaya Pemerintah, JK: Semua Tergantung Kasusnya
Dalam video yang viral di media sosial, Agum menjelaskan tentang dirinya yang pernah menjadi anggota DKP.
Pada saat itu, DKP turut memeriksa dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Prabowo Subianto.
Agum mengatakan, DKP menyatakan Prabowo telah melakukan pelanggaran HAM berat dan memutuskan pemecatannya.
Ia menyebutkan, salah satu anggota DKP lainnya saat itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono.(*)