TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Muhammad Yamin, menyayangkan pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dalam acara Festival 11 di Medan, Sumatera Utara, Senin, 11 Maret 2019.

Salah satu pernyataan Grace dalam acara itu menyinggung jika banyak partai politik yang mengaku nasionalis namun dalam kenyataannya justru mendukung peraturan daerah (Perda) syariah yang bersifat diskriminatif.

Sebagai salah satu partai politik pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Maruf Amin, Seknas Jokowi mengingatkan agar Grace Natalie senantiasa menjaga lisannya dan soliditas Koalisi Indonesia Kerja.

Bukan apa-apa, pernyataan kontraproduktif dikhawatirkan justru berdampak negatif.

"Pernyataan atau statemen Ketua Umum PSI Grace Natalie tidak etis, apalagi yang diserang sesama partai koalisi. kami menyayangkan hal seperti itu keluar dari partai baru yang diisi anak-anak muda, kalangan Milenial," tegas M Yamin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/3/2019).

"Kami, dari kelompok Relawan meminta supaya partai-partai menjaga soliditàs koalisi Indonesia Kerja. PSI sebaiknya menunjukkan kinerjanya dalam mendukung 01, bukan malah mencela rekan koalisi," sambungnya.

Baca: Sentil Pidato Ketua Umum PSI, Gerindra: Partainya Pendukung Bupati Cirebon yang Ditangkap KPK

Selain meminta PSI bekerja keras mensukseskan pasangan nomor urut 01, Seknas Jokowi juga mendorong PSI dibawah komando Grace Natalie dan Raja Juli Antoni untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.

Hal itu, menurut Yamin lebih membawa dampak positif bagi bangunan demokrasi di Indonesia.

Harus dipahami bersama pula bahwa dalam politik itu yang dipegang masyarakat adalah kerja dan bukti nyata.

"Lebih baik menunjukkan bukti, kinerja. Harus dipahami, bahwapolitik itu kinerja bukan janji-janji semata," terang Yamin.

Sekedar diketahui, dalam acara Festival 11 di Medan, Sumatera Utara, Senin, 11 Maret 2019, di hadapan ribuan kader PSI, Grace Natalie mempertanyakan sikap PDIP dan Golkar yang terlibat aktif dalam pengesahan 443 Perda Syariah di Indonesia.