Heran Dengan Gagasan Sandiaga Soal e-KTP, Politisi PDI-P Ini Pertanyakan Nasib Lulusan SMP
Salah satu kelemahan dari gagasan Sandiaga, adalah bagaimana nasib mereka yang hanya lulusan SMP.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Ramond Dony Adam heran dengan strategi Cawapres 02 Sandiaga Uno yang sebut e-KTP adalah segalanya.
Dia lupa bahwa kartu tanda penduduk baru bisa didapatkan setelah menginjak usia 17 tahun.
Salah satu kelemahan dari gagasan Sandiaga, adalah bagaimana nasib mereka yang hanya lulusan SMP.
Menurutnya, hal itu malah makin menyulitkan masyarakat.
"Kalau ada anak lulusan SMP, masak dia harus menunggu punya e-KTP dulu pada usia 17 tahun untuk bisa punya Kartu Prakerja. Itu justru menyusahkan rakyat yang membutuhkan," ujar Dony, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/3/2019).
Lebih lanjut, pria yang menjadi caleg DPR RI Dapil Aceh I ini menyebut, paslon 02 sengaja melontarkan wacana demikian karena tak bisa temukan gagasan yang lebih baik dari program tiga kartu sakti.
"Faktanya kan e-KTP kita sekarang tidak bisa dimasuki program seperti itu," tutur dia.
Maka dari itu, dirinya terus mensosialisasikan tiga kartu sakti yang digagas Capres petahana Joko Widodo yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Prakerja dan Kartu Sembako.
Kartu Prakerja sendiri diberikan kepada mereka yang lulus SMP, SMA/SMK, Universitas/Akademi namun belum mendapat pekerjaan.
Pemegang kartu Prakerja akan mendapat pelatihan selama jangka waktu enam bulan sampai satu tahun. Mereka juga dibekali dengan insentif honor ketika menjalani pelatihan.
Baca: Dakwaan Lengkap, Jaksa Siap Hadirkan Puluhan Saksi Kasus Ratna Sarumpaet
"Jangan salah kaprah, ini bukan menggaji pengangguran yang bersantai-santai di rumah," tegasnya.
Sementara KIP Kuliah diberikan kepada lulusan SMA/SMK namun kesulitan soal biaya kuliah.
Sedangkan Kartu Sembako akan diberikan kepada ibu rumah tangga yang telah diseleksi khusus. Kriterianya, bukan orang kaya.
Dengan kartu ini, para ibu rumah tangga bisa berbelanja sembako dengan diskon yang sudah ditanggung pemerintah.
"Diskonnya itu yang bayar pemerintah," pungkasnya.