“Selama ini pemerintah konsisten mengalokasikan dana yang rendah untuk program kesehatan, hanya sekitar 1 persen dari PDB. Tidak mungkin mendapatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan alokasi dana seperti sekarang,” kata Teguh.

Di sektor tenaga kerja, menurut Haryo Aswicahyono, memang ada penurunan pengangguran, transformasi struktural ke sektor manufaktur dan jasa-jasa dari pertanian dan hal tersebut positif karena tenaga kerja berpindah ke sektor yang lebih produktif dan perolehan yang lebih tinggi.

Namun masih banyak persoalan krusial yang tidak terungkap. Menurut Haryo, ada beberapa isu penting dalam sektor ketenagakerjaan saat ini antara lain terjadi penuaan, dimana pangsa kaum muda dalam angkatan kerja turun dari 52,2 persen dalam satu dekade terakhir menjadi 47,8 persen pada Februari 2018, dan bahwa tingkat pengangguran di anak muda masih relatif tinggi.

“Seiring dengan penuaan itu maka kebutuhan penciptaan lapangan kerja juga menurun, sementara kebutuhan untuk kesehatan dan pensiun lansia semakin besar. Dengan tren seperti ini ekonomi akan menciptakan cukup tenaga kerja dalam jangka pendek. Pertanyaan kemudian adalah jenis pekerjaaan apa yang perlu disediakan untuk masa depan, high value added manufacturing and services?” katanya.

Haryo juga menyoroti, perbedaan upah laki-laki dan perempuan tetap tinggi, bahkan cenderung meningkat yang antara lain terjadinya karena hambatan kultural. Temuan dalam survei antara lain menyebutkan, jika tidak cukup lapangan kerja maka prioritas harus diberikan pada laki-laki. Harusnya ini poin menarik untuk dibahas dalam debat kebudayaan,” kata Haryo.

Haryo juga menyoroti, kegiatan training dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Selain meningkatkan link and match, juga perlu mengembangkan skala training yang memadai dengan target melakukan upskilling dan reskilling pada tenaga kerja (TK) yang sudah ada, training untuk pencari kerja baru dan untuk TK yang tergeser oleh teknologi baru.

“Ada kesan porsi pemerintah dalam skema training ini sangat besar, dan lebih mengarah pada pencari kerja baru. Untuk itu perlu elaborasi, di tiap komponennya dan pembagian tanggungjawab dan skema yang berbeda terhadap 3 kelompok training,” katanya.

Menurut dia, saat ini sangat sedikit training dilakukan oleh perusahaan Indonesia dibanding negara-negara lain. Ini antara lainkarena pasar tenaga kerja yang terlalu rigid. Misalnya besarnya upah minimum dan biaya pesangon, menyebabkan perusahaan melakukan outsourcingdan tidak investasi di training untuk pegawai yang permanen.

Walaupun baru saja Pemerintah mengumumkan insentif pajak untuk training bagi pekerja, namun hal tersebut tidak akan cukup untuk meningkatkan investasi perusahaan untuk training.

“Oleh karena itu, inisiatif training tidak bisa dilepaskan dari reformasi ketenagakerjaan,” ujarnya.

Sementara itu, Devie Rahmawati cukup menyayangkan, masalah budaya kurang mendapat tempat dalam debat cawapres. Padahal, masalah ini sangat penting karena budaya sangat berpengaruh ke banyak sendi kehidupan masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi.

Meskipun sedikit disinggung dalam debat, namun pembahasan budaya lebih banyak dilihat dari sudut padang ekonomi, dan bagaimana menciptakan nilai dari ekonomi berbasis budaya seperti ekonomi kreatif dan pariwisata.

Padahal isu budaya mengakar di berbagai persoalan dan seharusnya bagaimana penguatan budaya berperan dalam mempertahankan nilai-nilai seperti toleransi dan kebhinekaan dalam perilaku kita dan kehidupan kita.Ini adalah hal krusial yang perlu diperhatikan.

Pendekatan Komprehensif